Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

AHY Bicara Beban Utang Negara: Rakyat yang Menanggung Lewat Pajak

AHY Bicara Beban Utang Negara: Rakyat yang Menanggung Lewat Pajak AHY sampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan. ©2023 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, utang negara naik tiga kali lipat. Angkanya berdasarkan informasi Kementerian Keuangan mencapai Rp7.733 triliun pada tahun 2023. Ditambah utang BUMN mencapai Rp1.640 triliun.

Utang tersebut, dia mengungkapkan, akan membebani pemerintahan berikutnya. Dampaknya, pemerintahan setelah Presiden Jokowi akan kesulitan untuk membiayai pembangunan nasional.

"Karena beban utang, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil, jika akibat utang kelewat tinggi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," kata AHY saat menyampaikan pidato politik, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Menurutnya, saat ini negara tengah kesulitan membayar utang. Karena kondisi keuangan negara yang menghadapi tekanan.

"Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan," ujarnya.

AHY menegaskan, justru yang dirugikan adalah rakyat. Sebab yang menanggung utang negara adalah pajak dari masyarakat.

"Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar," tutupnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
AHY Dulu Kritik Sekarang Puji-Puji IKN, Demokrat Beri Penjelasan

AHY Dulu Kritik Sekarang Puji-Puji IKN, Demokrat Beri Penjelasan

AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Puji-Pujian AHY untuk Jokowi Usai Jabat Menteri ATR/BPN

Puji-Pujian AHY untuk Jokowi Usai Jabat Menteri ATR/BPN

AHY merasa bahagia karena masyarakat mencintai kepemimpinan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Dulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji

Dulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.

Baca Selengkapnya