Merdeka.com - Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Ahmad Syaikhu menyatakan siap mundur dari kursi anggota DPR jika terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Semangatnya tinggal dari DPRD saja. Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan PKS. Sampai sekarang belum dicabut, kalau DPRD serius tinggal dipilih satu dari dua, itu selesai," kata Syaikhu kepada wartawan, Selasa (1/10).

Hari ini, mantan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 ini dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode 2019-2024. Syaikhu siap meninggalkan kursi DPR jika nanti dipilih menjadi Wagub DKI.

"Kalau memang serius, dibahas dan saya harus maju dan partai memerintahkan saya di DKI saya tinggal mundur," ujar Syaikhu.

Dengan pengalaman sebagai Wakil Wali kota Bekasi, dia yakin dapat menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Namun demikian, dia menyebut perlu adanya kerja sama dari semua pihak.

"Enggak mungkin semuanya diselesaikan kepala daerah, itu terlalu berat apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi gitu. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah. Saya rasa ke depan akan lebih sinergis bukan hanya dengan DKI tapi dengan daerah sekitarnya," tandas dia.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo memastikan jatah kursi wakil gubernur DKI hingga tahun 2022 tetap jatah dari partai pimpinan Sohibul Iman. Meskipun salah satu dari kandidat yang telah diajukan saat ini, Ahmad Syaikhu memilih menjadi anggota DPR.

Bila terjadi, Syakir menyebut DPP PKS akan menunjuk kembali kadernya untuk menggantikan Syaikhu sebagai calon Wagub DKI.

"Seperti yang sudah pernah diungkapkan oleh Pak Prabowo (Ketum Gerindra) dan Pak Fadli Zon (Waketum Gerindra) bahwa wagub DKI adalah hak PKS," kata Syakir di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Dia membenarkan saat ini memang Syaikhu tetap mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai persiapan menjadi anggota DPR. Akan tetapi mantan Wakil Walikota Bekasi itu belum memberikan surat pengunduran diri sebagai cawagub pengganti Sandiaga Uno.

Sementara itu, Syakir juga mengharapkan agar pembahasan wagub DKI dapat mengacu pada hasil Pansus Wagub DKI Jakarta periode 2014/2019. Sehingga tinggal melanjutkan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang sebelumnya terus tertunda hingga pelantikan anggota DPRD periode 2019/2024.