Merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyerahkan sepenuhnya keputusan proses pilkada langsung kepada DPR RI yang saat ini tengah melakukan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Menurut dia tidak ada yang salah dalam pilkada langsung. Hanya saja sebuah sistem ada kelebihan dan kekurangan.

Saat ini pro kontra ihwal pilkada langsung masih bergulir. Pilkada langsung oleh masyarakat yang saat ini dilakukan dinilai sudah sangat baik karena menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Namun demikian, dia melanjutkan, tak sedikit ada yang menuding minor karena dianggap pemborosan.

"Tentu ada positif negatifnya. Lewat pilkada langsung bisa, oleh DPRD pun tidak melanggar," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Gedung Sate, Bandung, Selasa (9/9).

Politisi PKS itu menilai, kedua aturan pilkada tersebut sama-sama bisa diterapkan baik untuk pemilihan bupati atau wali kota maupun gubernur.

"Dulu itu idenya ada dua pendapat, yang pertama gubernur itu dipilih DPRD sementara bupati/wali kota melalui pilkada langsung. Ada lagi pendapat berikutnya, gubernur yang langsung, tapi bupati/wali kota di DPRD. Nah, sekarang jadi dua-duanya," tutur Aher.

Saat disinggung lebih baik kepala daerah dipilih langsung masyarakat atau legislatif, Aher emoh menjawab gamblang. "Tapi bagusnya, serahkan saja semuanya pada anggota dewan (DPR RI)," ujarnya.

Dia menyebut biaya politik untuk Pilkada di DPRD memang lebih kecil ketimbang pilkada langsung. Namun, pilkada langsung diakuinya juga rawan politik uang. Oleh karena itu, Aher berharap, jika pilkada dilakukan oleh DPRD, tidak ada politik uang menyertainya.

"Yang harus dipantau jangan-jangan money politik tumbuh subur di DPRD-nya. Kalau (Pilkada) langsung, money politik di tingkat elite gak ada, tapi bisa saja terjadi di masyarakat," tuturnya.

Sejauh ini pilkada langsung juga menyebabkan setiap orang non partisan memiliki kans sama dengan orang partai. Saat ini pilkada langsung telah menghasilkan sosok-sosok pemimpin yang di luar dugaan.

Sebab, dia melanjutkan, melalui pilkada langsung, siapa saja berpeluang menjadi kepala daerah.