Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan bingung oleh putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan penundaan SK Menkum HAM. Kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinannya yang terdaftar di Kemenkum HAM.

"Jelas putusan sela PTUN tidak membuat kepengurusan kami menjadi tidak sah. Menkum HAM(Yasonna Laoly) juga menyatakan kami masih sah. Oleh karena itu jika KPU mencari rekomendasi kepengurusan (terkait pilkada) maka dia akan melihat kepengurusan yang terakhir terdaftar ke Kemenkum HAM," kata Agung Laksono seperti ditulis Antara di Jakarta, Kamis (2/4) malam.

Dia menekankan putusan PTUN tidak membatalkan kepengurusannya, hanya menunda pelaksanaan pengesahan Menkum HAM. Atas dasar itu, menurut dia, Partai Golkar di bawah kepemimpinannya harus tetap menjalankan tugas mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Memang pilkada akhir Desember 2015, tapi jangan dilihat Desember-nya. Prosesnya itu harus dilakukan dalam waktu dekat, dan itu semua akan mengalami gangguan kalau ini terjadi (kevakuman kepemimpinan)," terang dia.

Agung mengatakan dengan tidak mengurangi jalannya peradilan maka kegiatan organisasi partai beringin akan tetap dijalankan di bawah kepemimpinannya yang telah disahkan Menkum HAM.

Diketahui, PTUN Jakarta memerintahkan penundaan SK Menkum HAM. Hal itu berlaku sampai ada keputusan hukum yang tetap atas kisruh dualisme kepengurusan tersebut.