Adik Atut minta DPRD tidak politisasi kasus keluarganya
Merdeka.com - Ketua DPD I Partai Golkar Banten yang juga adik kandung Gubernur Banten Ratu Tatu Chasanah membantah dirinya mengumpulkan pimpinan fraksi-fraksi DPRD Banten dan mengadakan pertemuan di Kota Tangerang.
Tatu mengaku kehadirannya pada pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Banten pada Jumat, (3/1), di salah satu rumah makan di kawasan Kota Tangerang bukan atas inisiatif dirinya.
Menurut Tatu, kehadirannya pada pertemuan tersebut atas undangan Fraksi Partai Golkar DPRD Banten.
"Ibu memang hadir di acara itu, diundang oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Banten. Jadi bukan Ibu Tatu yang mengumpulkan. Hadir Sebagai Ketua DPD Golkar dan perwakilan keluarga untuk mendengarkan saran masukan dari fraksi-fraksi," katanya.
Tatu mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, Fraksi-fraksi di DPRD Banten menyampaikan soal surat dari Mendagri yang meminta pengalihan wewenang gubernur kepada wakil gubernur.
Tatu meminta kepada fraksi-fraksi lain untuk tidak mempolitisasi kasus yang dihadapi keluarganya dan membiarkan hukum berjalan dengan asas praduga tak bersalah..
"Tentu soal tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur sudah diatur undang-undang. Kita serahkan pada undang-undang," katanya.
Tatu berjanji akan menyampaikan pesan Dewan kepada Atut, mengingat hingga saat ini KPK belum memberikan izin kepada siapa pun untuk mengunjungi Atut, kecuali keluarga dan pengacaranya.
"Tentu kita ingin memastikan Banten tetap kondusif dan Pemprov Banten berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, ingin mengetahui informasi dari Dewan soal situasi dan kendala yang ada. Jika perlu, nanti komunikasi dengan pemerintahan juga," katanya.
Untuk diketahui berdasarkan informasi, dari 10 fraksi yang ada di DPRD Banten, delapan pimpinan fraksi hadir, dua fraksi tidak hadir.
Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten FL Tri Satriya Santosa yang hadir dalam pertemuan tersebut bersama anggota fraksi lainnya mengatakan, sebagai perwakilan keluarga Tatu menyampaikan jika terganggunya pemerintahan bukan karena dibuat-buat.
"Tapi memang, katanya, kondisinya KPK belum mengizinkan pihak Pemprov bertemu," katanya.
Tri mengungkapkan, pada kesempatan tersebut DPRD Banten mencoba merumuskan agar membuat semacam surat untuk disampaikan ke KPK.
"Itu sedang diformulasikan, apakah bisa DPRD membuat semacam surat permintaan ke KPK agar pihak Pemprov bisa bertemu Gubernur untuk menandatangani pelimpahan kewenangan. Sebab bagaimana pun juga pelimpahan kewenangan sangat penting agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan," katanya.
Tri membantah jika pada kesempatan tersebut, Tatu membahas permasalahan hak angket yang belakangan ramai digulirkan Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R Wisas.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja
Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Incumbent Berguguran, DPR RI Dapil Banten II Dihuni Caleg Wajah Baru
Untuk gabungan suara partai politik ditambah caleg, PAN menduduki peringkat pertama yakni 244.983 Suara.
Baca SelengkapnyaDeretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024
Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPDIP Siap Jadi Oposisi, Ganjar: Kami Pernah Berada di Luar Pemerintahan
Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman budayawan Butet Kartaredjasa di Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (17/2).
Baca SelengkapnyaPuan Singgung Anak Muda di Harlah PPP: Mau dari Keluarga Siapapun, Namanya Menghormati Itu yang Utama
Ketua DPP Puan Maharani meyakini masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang bertanggungjawab dan memiliki etika.
Baca SelengkapnyaKetua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya
PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca Selengkapnya