Merdeka.com - Ketua DPR, Ade Komarudin, menyatakan secara tersirat tidak sepakat dengan wacana deklarasi Partai Golkar Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie itu, mestinya jalan keluar kemelut internal tetap pada kesepakatan awal.

"Benar. Dulu kan ada komitmen kedua belah pihak, komitmen itu harus dipegang teguh oleh keduanya," kata Ade saat meninjau Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Minggu (31/1).

Menurut Ade, sebetulnya sudah ada kesepakatan penyelesaian konflik dualisme kepengurusan partai antara Kubu Aburizal Bakrie dengan Kubu Agung Laksono. Hal itu adalah mereka siap menyelesaikan konflik partai tanpa harus mendirikan sebuah partai baru.

Ade tak ingin Partai Golkar pecah dan ada partai baru sebagai sempalan partai berlambang beringin itu. Ade juga tak berniat maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa mendatang.

"Saya sedang konsentrasi menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai Ketua DPR. Fardu Ain kalau di Islam," ujar Ade.

Wacana Partai Golkar Indonesia muncul lantaran segelintir pihak tidak puas dengan keterlibatan pemerintah, yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dalam Partai Golkar.

Partai Golkar Indonesia digagas oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung, Samsul Hidayat, dan rekan-rekannya. Samsul mengklaim beberapa tokoh senior akan bergabung dalam Partai Golkar Indonesia.

"Masih disimpan. Ini kan peristiwa politik, jadi saya memelihara image. Kalau image itu kita silent dulu, yang pasti ini besar. Ini memang tokoh-tokoh di negara ini sudah malang melintang," kata Samsul.

Samsul berjanji akan mendeklarasikan partai baru pecahan Golkar itu pada pekan depan. Samsul mengklaim deklaratornya bukan sembarang orang.

"Saya jamin, deklarator bukan orang-orang sembarangan. Hanya untuk sementara ini proses masih berjalan, masih ada beberapa hal yang kami simpan dulu, baru nanti ada saatnya kami konpres saya beritahukan. Saya panitia. Salah kalau saya yang beritahukan," ujar Samsul.

Menurut Samsul, deklarator diisi oleh 75 persen tokoh-tokoh senior Golkar. Baik yang memiliki latar belakang purnawirawan TNI, mantan birokrat, petani, dan kader lainnya.