Ada nama Jokowi di balik pencalonan Airlangga & Idrus jadi ketum Golkar

Kamis, 30 November 2017 06:39 Reporter : Mardani
Jokowi resmikan pesawat N219. ©2017 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Partai Golkar hampir dipastikan bakal menggelar Munaslub buat memilih ketua umum yang baru menggantikan Setya Novanto yang ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Meski hasil rapat pleno DPP beberapa waktu lalu memutuskan posisi ketum akan kembali dijabat Setya Novanto jika memenangkan praperadilan, nyatanya arus besar di internal partai berlambang beringin menginginkan Munaslub tetap digelar meski Setya Novanto berhasil menang di praperadilan.

Tak cuma di lingkaran elite DPP dan DPD, di tingkat senior juga menginginkan agar Setnov segera diganti demi penyelamatan Partai Golkar. Bahkan, mantan ketum Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar Munaslub dilakukan paling lambat Desember 2017.

JK menegaskan apapun hasil praperadilan, nama Setya Novanto dan Golkar telah tercoreng kasus korupsi sehingga perlu segera dibersihkan.

"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11) lalu.

Jusuf Kalla di Universitas Columbia New York ©2017 Tim Media Wapres


Dua nama kuat yang memiliki peluang besar menduduki posisi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu pun muncul. Adalah Airlangga Hartanto dan Idrus Marham yang sudah menyatakan kesiapannya mencalonkan diri menjadi ketum Golkar.

Airlangga saat ini menjabat sebagai Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar. Di pemerintahan Jokowi-JK, Airlangga menjabat Menteri Perindustrian. Sementara calon lawannya, Idrus Marham, saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar. Idrus merupakan Sekjen di Golkar kepengurusan Setya Novanto.

Keduanya pun mengaku telah mengantongi restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Airlangga mengaku beberapa hari lalu telah bertemu Presiden Jokowi buat mencalonkan diri. Dalam pertemuan itu, Airlangga mengklaim mendapat izin Jokowi.

"Beberapa hari lalu saya sudah izin ke Pak Jokowi dan sudah diizinkan. Dengan demikian tinggal nunggu proses di internal Golkar," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11) kemarin.

Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto ©2017 merdeka.com/imam mubarok


Airlangga mengatakan sesuai rapat pleno beberapa waktu lalu, Golkar telah memutuskan tak langsung menggelar Munaslub sebagai jalan keluar menyikapi kondisi Setya Novanto yang kini mendekam di tahanan KPK. Meski begitu, dia mengingatkan desakan menggelar Munaslub begitu deras, khususnya desakan datang dari kader-kader di daerah.

"Sesuai aspirasi yang muncul dari teman di daerah terkait Munaslub harus disampaikan ke DPP, setelah itu DPP baru ambil sikap menyelenggarakan kegiatan tersebut," katanya.

Sementara itu, Idrus Marham juga menyatakan kesiapannya menjadi calon Ketum Golkar. Idrus mengatakan salah satu alasannya mencalonkan diri karena ingin bertanggungjawab di sisa masa jabatan kepengurusan Golkar di bawah Setya Novanto. Tujuannya agar segala persiapan Golkar jelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak terganggu.

"Dan yang paling penting selama ini kebatinannya sesama pengurus Golkar sudah menyatu, dan kita buktikan bahwa ini bukan masalah posisinya, tapi masalah tanggung jawab untuk selesaikan sisa kepengurusan," kata Idrus saat dihubungi, kemarin.

Tak mau kalah dari Airlangga, Idrus juga mengaku telah meminta restu kepada Presiden Jokowi. Idrus mengaku telah bertemu Jokowi untuk menyampaikan niatnya menjadi orang nomor satu di Golkar. Dia meyakini Jokowi akan memberi dukungan.

Idrus Marham di Rapat DPD I Golkar ©2017 Merdeka.com


"Saya kan juga sudah ketemu Pak Jokowi kok, dan saya punya keyakinan saya terpilih Plt Ketum juga pasti karena ada kontribusi semua," klaimnya.

Saat bertemu, kata Idrus, Jokowi berpesan agar Golkar dipimpin oleh tokoh yang memiliki basis ideologi, konseptual dan jaringan yang kuat.

"Apalagi jadi Ketum, bukan belajar memimpin. Tapi menjadi pemimpin yang hakiki, yang otentik, untuk jadi pemimpin otentik maka itu tadi, perlu basis ideologi, konseptual dan jaringan yang mengakar," tandas Idrus.

Saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan DPD-DPD Golkar, Idrus mengaku belum melakukan hal tersebut. Hanya saja, dia menyebut DPD akan patuh terhadap segala keputusan yang diambil DPP, termasuk menggelar munaslub.

"Tapi yakin DPR konsisten pada keputusan pertemuan lalu di sultan bahwa mendukung langkah yang diambil DPP menuju munas. Jadi bukan hanya DPD, apapun keputusan nanti kita lihat ukuran itu, suasana kebatinan rakyat," katanya.

Jokowi jalan kaki ke acara HUT ke-72 TNI ©REUTERS/Beawiharta


Jokowi sendiri enggan berkomentar jauh terkait rencana Airlangga yang notabene pembantunya di kabinet mencalonkan diri sebagai ketum Golkar. Jokowi menyerahkan keputusan itu kepada Airlangga dan internal Partai Golkar.

"Pak Airlangga kenapa? Pak Airlangga itu Menteri Perindustrian. Itu urusannya Partai Golkar urusannya internal Partai Golkar," kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara di HUT KORPRI ke-46 di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Jokowi tidak menjelaskan apakah sudah memberikan restu kepada Airlangga untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar. Tetapi untuk jadi Menteri, kata Jokowi, Airlangga selalu direstuinya.

"Ya kalau sebagai menteri mesti toh mau memiliki keinginan menyampaikan, biasa," kata Jokowi. [dan]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.