98 Anggota KPUD Dicatut jadi Kader Parpol, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sipol

Selasa, 9 Agustus 2022 16:50 Reporter : Alma Fikhasari
98 Anggota KPUD Dicatut jadi Kader Parpol, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sipol bawaslu. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hal itu untuk mencegah dan mendeteksi pencatutan nama anggota KPU daerah semakin banyak oleh partai politik.

"Ada baiknya, KPU perbaiki Sipol untuk mendeteksi penyelenggara Pemilu baik anggota maupun staf sekretariat di lembaga permanen KPU, Bawaslu serta badan adhoc PPK, Panwascam, PPS, Panwas Kelurahan Desa, PPLN, Panwas LN, dan KPPSLN, PTPS LN dan pihak lain yang dilarang menjadi anggota partai politik seperti ASN, TNI, Polri," kata Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, kepada wartawan, Selasa (9/8).

Herwyn mengatakan, Bawaslu akan menjadikan laporan awal KPU atas temuan sejumlah nama KPU Daerah dicatut partai politik sebagai acuan untuk KPU memperbaiki aplikasi Sipol.

Menurut dia, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu akan memproses temuan tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"Apabila saran perbaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Parpol tersebut, maka temuan pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

2 dari 3 halaman

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengungkapkan penyebab banyaknya nama penyelanggara pemilu yang dicatut tanpa izin oleh partai politik (parpol) di Sipol.

Dia menjelaskan aplikasi Sipol tidak bisa mendeteksi penyelenggara Pemilu lantaran status pekerjaan di KTP yang tertulis sebagai karyawan swasta dan pekerjaan lainnya. Artinya, status pekerjaan anggota KPUD yang tertera di KTP tidak ditulis sebagai penyelanggara pemilu, sehingga tidak terbaca oleh Sipol.

"Selanjutnya berkaitan dengan kenapa aplikasi Sipol tidak mendeteksi penyelenggara karena pada umumnya status pekerjaan yang ada dalam e-KTP itu biasanya swasta atau pekerjaan lainnya," ujar Idham dalam konferensi pers di KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8).

"Karena memang di dalam alternatif pilihan itu belum ada status penyelenggara pemilu. Itu yang menjadi penyebab sipol tidak dapat mengidentifikasi," sambung dia.

3 dari 3 halaman

98 Anggota KPUD Dicatut Nama Jadi Kader Parpol

KPU sebelumnya menemukan puluhan anggota KPU Daerah yang tercatut menjadi kader parpol. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 98 orang.

"Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh berbagai KPU Provinsi kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI per pukul 19:08 WIB, 4 Agustus 2022, ada 98 orang penyelenggara pemilu di daerah yang telah menyampaikan pengaduan bahwa nama-nama mereka ada di dalam daftar keanggotaan partai politik yang ada di dalam aplikasi SIPOL," ujar Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik dalam keterangannya, Jumat (5/8).

Mereka terdiri dari komisioner dan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah daerah. Padahal menurut pengakuan yang bersangkutan tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik atau tidak pernah mengajukan diri menjadi anggota partai politik.

"Ke-98 orang tersebut tersebar di 22 provinsi dengan rincian 4 orang personalia sekretariat KPU Provinsi unsur PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), 22 orang komisioner KPU Kabupaten/Kota, dan 72 orang personalia sekretariat KPU Kabupaten/Kota, di antaranya terdapat 80 persen berasal dari PPNPN," imbuh Idham. [gil]

Baca juga:
Disetujui Pemerintah, Petugas Ad Hoc Pemilu 2024 Mendapatkan Kenaikan Upah
KPU: 13 Partai Sudah Lengkap Berkas SIPOL dan Masuk Tahapan Verifikasi
Daftar ke KPU, Koalisi Indonesia Bersatu Pawai dari Bundaran HI
Potret Mesra Prabowo dan Cak Imin Menatap Pemilu 2024
Kabar Baik! Honor Petugas Pemilu 2024 Naik, Ini Rinciannya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini