76 Tahun Merdeka, Politisi PKS Nilai Indonesia Cenderung Dikuasai Oligarki
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai, pada usia yang telah genap menginjak 76 tahun, Indonesia cenderung dikuasai oleh golongan orang-orang berduit ketimbang menjunjung asas demokratis. Di antaranya adalah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang hingga sekarang belum selesai.
Bahkan Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan tingkat positive rate yang tinggi, yaitu sekitar 20 persen dan tingkat kematian di atas seribu orang per hari.
"Penanganan pandemi terkesan grusa-grusu, cenderung trial by error dan kurang didasarkan pada pertimbangan ilmiah atau scientific based," ujar Mulyanto dalam keterangan tulis, Rabu (18/8).
Politisi PKS itu menambahkan, hal ini diperparah dengan pengelolaan negara dalam kondisi krisis seperti cenderung mengarah kepada pendekatan kekuasaan daripada pendekatan demokratis.
"Pemerintah terkesan lebih mempertimbangkan saran pengusaha daripada pendapat para ahli kesehatan," kata Mulyanto.
Hal lain yang disorot Mulyanto adalah diterbitkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang cenderung memanjakan pengusaha dan investor. Termasuk juga dengan revisi UU Minerba, di mana Pemerintah seperti menggelar karpet merah bagi para pengusaha besar tambang.
Belum lagi terkait dengan penanganan korupsi. Mulyanto menilai pemberantasan korupsi semakin merosot sejak UU KPK direvisi, yang membuat peran komisi antirusuah itu menjadi mandul. Karena, KPK akan kehilangan banyak penyelidik andal, yang selama ini mengharumkan nama baik KPK.
"Miris kita melihat penanganan korupsi saat ini. Jumlah kasus dan kerugian negara terus meningkat. Tapi anehnya hukuman bagi koruptor malah mendapat korting besar. Aparat hukum yang terbukti terlibat malah diberi diskon hukuman," imbuh Mulyanto.
Terakhir Mulyanto prihatin dengan munculnya ide masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya ini ide nyeleneh yang inkonstitusional. Sebagai Anggota MPR RI, Mulyanto menolak wacana itu.
"Ide itu bertentangan dengan cita-cita reformasi. Setback kita," tandas Mulyanto.
Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaKonglomerat Indonesia Ini Pernah Rasakan Hilang Kekayaan Rp2 Miliar per Detik
Melansir Forbes, orang terkaya Indonesia ini masuk sebagai orang terkaya peringkat enam, se-Asia.
Baca SelengkapnyaDinasti Politik Merupakan Suatu Anomali di Era Indonesia Modern
Apakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca SelengkapnyaLonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca Selengkapnya