Merdeka.com - Angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden hingga saat ini masih menjadi isu utama yang membuat RUU Pemilu tak kunjung disahkan. Anggota Pansus RUU Pemilu dari PDIP Junimart Girsang mengungkapkan ada 7 fraksi yang mendukung pemerintah dengan angka 20-25 persen.

"Saat ini saya katakan deadlock, masih dalam proses lobi-lobi belum tercapai walaupun sebenarnya pemerintah tetap berkutat diangkat 20-25 sampai hari ini. Pak Tjahjo Kumolo selaku menteri dalam negeri yang mewakili pemerintah tetap bertahan di angka itu walaupun beliau masih membuka peluang untuk melakukan lobi-lobi lintas fraksi," kata Junimart Girsang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Junimart juga mengungkapkan bahwa saat ini ketujuh fraksi pendukung pemerintah juga sudah solid dengan angka presidential threshold 20-25 persen tersebut. "Saya kira sudah solid. Tinggal nanti di akhir dalam panja pemilu apakah kita bisa putuskan secara musyawarah ya, kalau tidak ya, voting," ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa angka presidential threshold sebesar 20-25 tidak ada hubungannya dengan kenaikan dana untuk partai politik (parpol). "Tidak ada hubungannya, saya garis bawahi rencana kenaikan dana parpol tidak ada hubungannya dengan RUU Pemilu. Ini saya garis bawahi jadi sangat salah besar," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam RUU Pemilu terdapat lima isu krusial yang kerap menjadi polemik. Dari kelima isu itu, dua di antaranya sudah disepakati, yakni sistem pemilu yang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dan parliamentary threshold 4 persen.

Sementara itu, tiga hal yang belum diputuskan yakni presidential threshold, metode konversi suara dan sebaran kursi per dapil. Pansus RUU Pemilu menjadwalkan pengambilan keputusan sisa isu krusial itu pada 20 Juli mendatang.