Merdeka.com - Beredar foto surat pemecatan Politikus PKS Fahri Hamzah dari seluruh jenjang jabatan dan organisasi di partai. Surat itu dikeluarkan oleh Majelis Tahkim alias mahkamah partai PKS atas rekomendasi dari Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman belum mau mengungkap apa isi surat Majelis Tahkim tersebut. Dia hanya membenarkan jika Majelis Tahkim telah mengeluarkan keputusan terkait perkara Fahri Hamzah yang dilaporkan ke BPDO.

"Memutuskan. Maka Majelis Tahkim berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari perbuatan yang tidak adil, pada hari ini, Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas memutuskan: Menerima rekomendasi BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera." demikian isi putusan pemberhentian yang beredar.

Berdasarkan foto yang diperoleh merdeka.com, surat itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Tahkim, Hidayat Nur Wahid dan anggota Surahman Hidayat, Mohammad Sohibul Iman, Abdul Muiz Saidi dan Panitera Persidangan, Subroto. Yang menarik adalah salah satu anggota Majelis Tahkim yang tertera namanya yaitu Abdi Sumaithi tidak ikut menandatangani surat tersebut.

surat pemecatan Fahri Hamzah ©2016 Merdeka.com/istimewa

Sohibul juga mengaku belum bisa memastikan apakah surat yang beredar itu palsu atau asli. Dia lebih memilih mengungkap surat itu setelah Fahri menerima resmi salinan putusan yang telah dirikimkan oleh DPP PKS.

Fahri dilaporkan ke BPDO atas tuduhan berlebihan membela Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Fahri dinilai telah membuat citra partai dakwah merosot karena sikapnya pasang badan terhadap Novanto.

Persoalan bertambah gelap ketika Fahri justru melawan dan melaporkan balik Wasekjen PKS Mardani Ali Sera dan Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf ke BPDO atas tuduhan membocorkan rahasia partai soal BPDO.

Selama ini, Fahri memang tak mau komentar tentang masalah yang membelitnya. Namun menurut sejumlah sumber di internal PKS, faksi Sohibul Iman memang ingin mengganti Fahri dari pimpinan DPR, yang kemudian membuat Fahri melawan. Fahri mempertanyakan alasan logis sesuai AD/ART partai sehingga dirinya layak diganti dari pimpinan DPR.

Sulit mencari pembuktian, kemudian muncul pelaporan ke BPDO. Pada 2 Maret 2016 lalu, DPP PKS juga meminta susunan kepengurusan Majelis Tahkim disahkan Kemenkum HAM. Tujuannya agar tak ada gugatan dikemudian hari pasca keputusan itu keluar.

Terkait pemecatannya, Fahri enggan memberi komentar panjang. Dia mengaku belum menerima surat dari Presiden PKS. "Jangan saya lah (komentar)," cetus Fahri melalui pesan singkat.