Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Dampak arogansi jika Jokowi presiden, main potong anggaran

5 Dampak arogansi jika Jokowi presiden, main potong anggaran Jokowi kampanye di Medan. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dalam debat capres cawapres perdana yang diselenggarakan KPU, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengutarakan sejumlah gagasannya jika berhasil terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2014. Salah satunya, tentang kebijakan politik anggaran Jokowi yang akan memotong anggaran yang diberikan pusat ke daerah jika pemerintah daerah tidak ikuti aturan yang sudah ditetapkan pusat.

Jokowi mempunyai cara jitu untuk menghadapi masalah pemda yang mbalelo itu, yakni dengan politik anggaran. "Rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau (sejalan), beri punishment, daerah diperintah, bisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong, DAK dikurangi," kata Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).

Bagi Jokowi yang pernah memimpin Solo dan DKI Jakarta, pemotongan DAK itu sesuatu yang mengerikan bagi pemerintah daerah. "Ini agar daerah seiring dengan pemerintah pusat," tegas Jokowi.

Soal peraturan yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah, Jokowi menyodorkan solusi satu pintu. "Sebab kalau semua bisa mengeluarkan, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat," kata Jokowi. "Pintunya harus diberi satu."

Hal ini dinilai sebagai sebuah gagasan yang blunder dan akan membuat kacau koordinasi antara pusat dan daerah. Sebab, Jokowi tidak bisa dengan begitu saja memotong anggaran ke daerah hanya karena perbedaan pendapat soal kebijakan.

Dengan kebijakan Jokowi yang dinilai arogan ini, para pegawai negeri sipil di daerah nantinya akan terancam tidak bisa gajian karena Jokowi memotong anggaran tersebut. Hal ini juga akan membuat disintegrasi bangsa.

Berikut dampak yang akan terjadi terhadap arogansi Jokowi tentang kebijakan politik anggaran daerah:

PNS daerah tidak bisa gajian

Salah satu tanggapan pesimis keluar dari mulut Cawapres Hatta Rajasa. Pasangan Prabowo Subianto itu mengaku khawatir terhadap politik anggaran yang diwacanakan Jokowi-JK tersebut.Menurut dia, salah satu dampak terbesar dari kebijakan yang ingin dilakukan Jokowi-JK itu adalah tertundanya gaji para PNS di daerah."Saya khawatir nanti kalau sampai misalkan ada kesalahan dikit terus uangnya ditahan, bagaimana orang mau gajian," kata Hatta di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (10/6).

Kepala daerah khawatir, Jokowi rugi

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan Jokowi melakukan blunder politik. Menurut dia, Jokowi tidak bisa main potong anggaran begitu saja, karena itu uang rakyat."Pernyataan Pak Jokowi soal potong anggaran itu blunder, itu kan uang rakyat, kok main potong," ujar Robert dalam dialog kenegaraan di DPD RI, Rabu (11/6).Menurut dia, pernyataan Jokowi itu tidak menguntungkan bagi dirinya selaku capres, karena kepala daerah akan khawatir kalau pemotongan itu benar dilakukan, kelak jika Jokowi terpilih."Ide potong anggaran membuat daerah berpikir ulang, khawatir kalau benar terjadi. Ide ini merugikan Jokowi sendiri," kata Robert.Robert mengakui jika sistem reward and punishment dalam pemerintahan itu biasa. Namun jangan seperti potong anggaran. Sebab dia menilai, ketidaktaatan daerah dengan kebijakan pusat sering terjadi. Dia mencontohkan, karena adanya tabrakan aturan UU, adanya inkonsistensi pusat dan daerah, yang semuanya harus dibenahi.

Tabrak Undang-Undang

Timses Prabowo-Hatta Farouk Muhammad mengatakan, pernyataan Jokowi soal potong anggaran itu jadi blunder. Akibatnya, menjadi pembicaraan di daerah."Itu uang rakyat, kok main potong itu jadi beban. Itu kan sudah persetujuan DPR, tidak bisa Mendagri memotong apa yang dianggarkan lewat UU," kata Farouk.Menurut dia, Jokowi boleh jadi dianggap bisa bertindak tegas, tapi dalam kasus potong anggaran ini, tidak ada ketegasan itu. Dia melihat, kebijakan itu sama sekali tidak benar."Saya tidak melihat ada ketegasan, yang ada adalah blunder, karena yang dikatakan tidak benar," katanya.

Aceh, Papua, Riau bisa minta merdeka

Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo melihat gagasan Jokowi tersebut berbahaya. Dia yakin daerah-daerah yang sudah lama ingin memisahkan diri dari Indonesia akan semakin mengancam dengan adanya kebijakan ini."Pernyataan ini berbahaya buat persatuan bangsa karena bagaimana kalau yang dikenakan sanksi atau yang dikatakan tidak patuh itu adalah dareah-daerah yang selama ini sudah mengancam mau memisahkan diri seperti Papua, Papua Barat, Riau dan Aceh?" kata Dradjad saat dihubungi wartawan, Kamis (11/6).Pernyataan itu, kata dia, juga bisa menimbulkan kerusuhan sosial. Hal ini menurutnya karena daerah-daerah masih mengandalkan pemerintah pusat untuk membayar beberapa kewajibannya seperti gaji pegawai."Yang namanya hukuman dengan pemotongan pasti juga nilainya besar karena kalau potongan kecil tentunya tidak memberikan efek jera. Nah kalau pemotongannya besar, bagaimana daerah membayar gaji guru, gaji dokter, gaji perawat dan sebagainya? Ini akan menimbulkan kerusuhan sosial," tegas dia.

Rakyat jadi korban

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, politik anggaran Jokowi bersifat otoriter. Menurut dia, cara itu bisa membuat rakyat jadi korban."Jadi tidak bisa (cara seperti itu). Kalau menggunakan anggaran untuk menekan bupati, sebagai presiden rakyat yang jadi korban," kata Idrus usai deklarasi sahabat ARB dukung Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).Idrus menyebut, cara itu sama seperti hanya mengandalkan kekuasaan yang tak lain menekan bawahan. "Itu menunjukkan cara-cara kekuasaan. Kepemimpinan hari ini adalah pendekatan fungsional atas dasar kesadaran bukan kekuasaan," ujarnya.Menurut dia, gagasan itu tak masuk akal jika dilakukan oleh seorang presiden."Saya tidak mengatakan otoriter. Saya hanya mengatakan apa namanya itu tidak otoriter? Logis enggak seorang presiden menekan anggaran bupati atau kepala daerah? Ya enggak logis kan," bebernya dengan emosi."Misalnya begini saya menekan anggaran untuk anda apa itu namanya? Apa bukan? (otoriter)," imbuhnya seraya meninggalkan wartawan.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah

Jokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah

Kemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.

Baca Selengkapnya
Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Baca Selengkapnya
Menebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden

Menebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden

Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya