Merdeka.com - Latar belakang menteri dari kalangan partai politik atau profesional selalu menjadi sorotan. Apalagi saat ada isu perombakan kabinet dan pemerintahan baru. Isu itu selalu mencuat sejak era Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai Presiden Jokowi.

Jika dilihat dari kedua era pemerintahan SBY dan Jokowi, ada sejumlah pos kementerian yang selalu diisi oleh menteri dari kalangan politikus. Pos menteri mana saja yang selalu jadi langganan diisi politikus, berikut ulasannya:

Menteri Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan menjadi langganan diisi politikus. Contoh era Presiden SBY, Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh politikus. Pertama Fahmi Idris, dia adalah seorang politikus Partai Golkar.

Era kabinet Indonesia Bersatu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan dua kadernya menjadi Menteri Ketenagakerjaan, yakni Erman Soeparno dan Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum PKB saat ini.

Selanjutnya PKB kembali mendapat jatah posisi Menteri Ketenagakerjaan era kabinet Kerja Presiden Jokowi, yaitu Hanif Dhakiri. Hanif pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang . Ia bertugas Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian yang selalu diisi politikus adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Era kabinet Indonesia Bersatu Presiden SBY. Menteri Kehutanan diisi oleh MS Kaban para periode 20 Oktober 2004 – 22 Oktober 2009. MS Kaban adalah politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Selanjutnya, kabinet Indonesia Bersatu II menteri kehutanan diisi oleh politikus PAN Zulkifli Hasan. Zulkifli saat ini adalah Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN.

Era kabinet kerja Presiden Jokowi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diisi oleh Siti Nurbaya. Siti Nurbaya masuk dunia politik dan menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dijabat oleh politikus PKB. Saifullah Yusuf pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia sejak Oktober 2004. Selanjutnya ada Muhammad Lukman Edy, dia menggantikan Syaifullah Yusuf pada Reshuffle Ke-2 tanggal 9 Mei 2007. Lukman Edy menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PKB.

Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKB kembali mendapat posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diisi oleh Helmy Faishal Zaini. Dia pernah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2004-2009 dari PKB, dan kembali terpilih menjadi anggota dewan periode 2009-2014.

Selanjutnya politikus PKB menjadi menteri daerah tertinggal era kabinet kerja Presiden Jokowi adalah Marwan Jafar sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016, kemudian saat Jokowi melakukan reshuffle, posisi Marwan digantikan oleh rekan satu partainya yaitu Eko Putro Sandjojo.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia adalah Menteri yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Dahulu bernama Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, disingkat Menko Kesra era Presiden SBY.

Sedangkan Saat Presiden SBY menjabat, Menko Kesra dijabat oleh Mantan Ketum Partai PKB yakni Alwi Shihab. Posisi Alwi sebagai Menko Kesra digantikan oleh politikus Partai Golkar Aburizal Bakrie dan periode kedua kabinet Indonesia Bersatu, politikus Golkar Agung Laksono kembali menduduki posisi Menko Kesra era Presiden SBY.

Pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menko PMK diisi oleh politikus PDI perjuangan Puan Maharani. Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis.