Merdeka.com - Momentum 15 tahun reformasi jadi kesempatan jenderal purnawirawan untuk mengkritik kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi politik dan hukum saat ini.

Keprihatinan juga muncul berkenaan dengan maraknya korupsi. Tetapi menurut Letjen Purn Kiki Syahnakri, kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat pada saat ini adalah lebih jahat dari korupsi.

"Kebijakan yang salah itu lebih jahat dari korupsi, karena kebijakan yang salah itu implikasinya itu sangat luas," terangnya. Berikut 4 jenderal yang pernah mengkritik gaya kepemimpinan SBY.

Letjen purn Kiki Syahnakri

15 tahun pasca reformasi, banyak kalangan masyarakat menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal dalam menjalankan pemerintahan. Kritikan pedas pun datang dari sejumlah pensiunan TNI Angkatan Darat.Salah satu purnawirawan jenderal TNI yang pernah menjabat wakil kepala staf Angkatan Darat (Wakasad) di tahun 2002, Kiki Syahnakri mengatakan, saat ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Ia menilai selama hampir 10 tahun kepemimpinan SBY ini telah gagal untuk menyejahterakan rakyatnya."Saya kira banyak kebijakan-kebijakan itu tidak memberikan dampak buat kesejahteraan rakyat," ujarnya saat acara peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, di Antara Amunisi dan Nurani" di Halim, Jakarta Timur, Senin (20/5).

Letjen purn Soerjadi

Kritik keras terhadap pemerintah disampaikan Letjen Purn Soerjadi tepat pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Menurut Soerjadi, pemerintahan sekarang seperti dimiliki Partai Demokrat. Soerjadi yang kini Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengatakan, saat ini Republik Indonesia telah ditunggangi oleh kepemimpinan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dibanding kepentingan rakyat."Mereka sering berdalih untuk kepentingan rakyat, nyatanya justru menyengsarakan rakyat," tegas Soerjadi saat peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, di Antara Amunisi dan Nurani" di Halim, Jakarta Timur, Senin (20/5).Soerjadi menjelaskan, selama hampir 10 tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini, Indonesia kini sudah tidak lagi menjadi negara kesatuan, melainkan sudah menjadi milik Demokrat sebagai partai penguasa."Negara ini sudah tidak tahu mau ke mana. Negara ini sudah milik Demokrat, padahal pokok-pokok pendirian negara ini jelas, di dalam undang-undang disebut negara kesatuan," jelasnya.Pria yang pernah menjabat sebagai wakil KSAD di tahun 1997 ini menjelaskan, kebijakan pemerintah saat ini haruslah diperbarui kembali agar tidak terlalu sering menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Jenderal Purn Tyasno Sudarto

Mantan Kasad Jenderal Purn Tyasno Sudarto pernah mengkritik Presiden SBY dengan keras. Bahkan, menurut Tyasno, pemimpin saat ini dalam situasi khianat, munafik dan bejat. Menurut Tyasno, kondisi saat ini terjadi karena masalahnya pada sistem rezim. Menurut dia, sistem rezim tersebut harus diganti. Dia mengistilahkan dengan revolusi. Hal ini disampaikan Tyasno dalam sebuah acara di Gedung Joeang 45 awal 2011 lalu. ?Menurut Tyasno, pemimpin sekarang yang notabene dari TNI harusnya memegang Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. TNI hakikatnya adalah tentara rakyat, pejuang, dan nasional, lahir dan berjuang untuk melindungi rakyat, sekarang justru malah melawan dan menindas rakyat. Tyasno Sudarto juga membantah isu para jenderal purnawiran termasuk dirinya akan melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah.

Mayjen Syamsu Djalal

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpus POM) TNI Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal mengkritik keras sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Bagi Syamsu, sikap SBY yang kelihatan sangat mementingkan partai tidak mencerminkan sikap seorang prajurit. "Kenapa rakus begitu? SBY prajurit bukan? Kok rakus? Kan ada orang lain," kata Syamsu Djalal dalam sebuah acara awal April lalu. Menurut Syamsu, sebagai mantan prajurit, kata dia SBY harus lebih mementingkan persoalan bangsa. Misalnya soal kondisi keamanan dan penegakan hukum di tanah air yang tidak jelas.

Baca juga: SBY menangis nonton film Sang Kiai Dubes Dino: Award untuk SBY tidak luar biasa SBY: Lulusan Lemhannas harus mengerti negara dan dunia 4 Alasan SBY tak pantas terima 'World Statesman Award' 4 Menteri SBY yang rumah tangganya jadi bahan gosip