31 Program aksi Prabowo-Sandiaga sejahterakan rakyat

Merdeka.com - Prabowo-Sandiaga menjabarkan cara membuat rakyat sejahtera saat menang Pilpres 2019. Konsep kesejahteraan tersebut disusun dalam program visi dan misi Prabowo-Sandiaga.

Ada 9 Pilar kesejahteraan yang disusun oleh tim Prabowo-Sandiaga. Serta 31 Program aksi upaya untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam pilar kesejahteraan, koalisi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS ini ingin memperbaiki tata kelola sistem kesehatan dengan mengedepankan 'Paradigma Sehat' untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berkualitas.

Prabowo-Sandiaga juga ingin memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh Jaminan Sosial. Serta memperbaiki sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global.

Prabowo-Sandiaga ingin memperbaiki sistem penanggulangan kemiskinan dengan 'Basis Data Terpadu' (BDT) yang akurat dan terintegrasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Kelima memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi," tulis visi misi Prabowo-Sandiaga, dikutip merdeka.com, Selasa (25/9).

Prabowo-Sandiaga juga ingin memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Ketujuh, memperkuat program ketahanan keluarga sebagai garda terdepan guna mewujudkan Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur. Memperkuat program pembinaan olahraga secara menyeluruh, modern dan berjenjang. Sembilan, membangun ketersediaan Pangan, Energi, dan Gizi.

Berikut 31 Program aksi Prabowo-Sandiaga mensejahterakan rakyat:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di RS maupun di Puskesmas.

2. Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk) dengan mendorong gerakan nasional 'Sedekah Putih', serta menghidupkan kembali semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

3. Memperkuat tata kelola Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mencegah defisit BPJS Kesehatan.

4. Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

5. Meneruskan perjuangan untuk kelompok difabel dengan menerbitkan peraturan pemerintah, juklak, dan juknis dari Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

6. Menyelenggarakan gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan demi meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap buku yang murah dan terjangkau melalui kebijakan perpajakan yang menunjang.

8. Membangun perpustakaan dan taman-taman bacaaan untuk mendoronggerakan literasi masyarakat.

9. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian yang sesuai karakter demografis dan geografis Indonesia sebagai negeri agraris dan maritim, diantaranya bidang keahlian pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan kemaritiman, perindustrian, pariwisata, teknologi informasi, termasuk revitalisasi balai-balai latihan kerja.

10. Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN, termasuk di bawah lingkungan Kementerian Agama dan lainnya, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan, memperbaiki tingkat kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh, serta efisiensi penggunaan anggaran pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan.

11. Menerapkan wajib belajar 12 tahun melalui APBN, serta mengembangkan pendidikan jarak jauh untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan miskin.

12. Memperkuat kelembagaan Pendidikan non formal dan informal sebagai bagian dari jalur Pendidikan sebagaimana amanat UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

13. Meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas, meningkatkan rata-rata lama bersekolah siswa Indonesia, dan mempemudah akses masuk perguruan tinggi.

14. Meningkatkan akses peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif.

15. Mendorong perguruan tinggi untuk pengembangan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan strategi kebudayaan nasional.

16. Menyelenggarakan proses kaderisasi kepemimpinan yang berintegritas dan berkarakter, dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini untuk menciptakan pemimpin muda di pusat dan di daerah.

17. Menghidupkan kembali Kelompok Kajian Ekonomi Pancasila serta mendorong pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Pengajaran Ekonomi Pancasila.

18. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa (8 karakter utama: relijius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, bermanfaat).

19. Memberlakukan Nomor Identitas Tunggal sebagaimana amanat UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai upaya pemerataan dan keadilan dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

20. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta AKI/AKB.

21. Meningkatkan KIE tentang ketahanan keluarga termasuk tata cara pengasuhan anak untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas.

22. Membina dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan panti-panti sosial, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, serta mengembangkan program asistensi sosial lanjut usia (Aslut).

23. Menjadikan Indonesia negara adi kuasa (super power) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) denga memberdayakan 88 juta hektar hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru.

24. Mewujudkan swasembada pangan dengan mencetak 2 juta hektar lahan baru bagi peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu.

25. Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan tanaman pangan.

26. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal dari susu, telur, ikan, dan daging untuk memperbaiki suplai gizi nasional.

27. Menjalankan agenda Reforma Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

28. Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani.

29. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen melalui perlindungan dari hulu ke hilir, seperti bantuan sarana-prasarana, teknologi, pelatihan, hingga ke pemasaran.

30. Menggalakkan pendidikan karakter di seluruh lapisan masyarakat, pemerintahan, media dan lembaga pendidikan.

31. Memperkuat pengendalian seluruh kontent media penyiaran/media online dari segala tayangan yang merusak karakter bangsa.