Merdeka.com - PDIP tak setuju dengan opini yang menyebut 3 kartu sakti Joko Widodo meniru program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai konsep program-program SBY juga banyak melanjutkan program dari pemerintahan sebelumnya, namun dikemas dalam bentuk baru.

"Demikian pula yang dilakukan SBY, dalam bentuk lain sudah dilakukan pemerintah sebelumnya. Komparasi terjadi pada kualitas dan akurasi perencanaan dan pelaksanaannya," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2).

Bagi Hendrawan, yang terpenting adalah usaha memperbaiki program di setiap kepemimpinan presiden. Sehingga tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan.

"Intinya, perbaikan atau penyempurnaan dari apa yang sebelumnya dilakukan, justru positif. Artinya, kita terpanggil untuk terus menerus melakukan perbaikan. Tak ada yang salah dengan itu," ungkapnya.

Dia juga menilai yang masih menjadi masalah saat ini adalah implementasi program yang ada. Terutama karena birokrasi dan tata kelola yang rumit.

"Dalam kehidupan kebangsaan kita, semua program harus ada dalam bingkai perintah dan aspirasi UUD 1945, keterbatasan anggaran yang tersedia dan berbagai faktor sospol yang relevan," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menilai tidak ada yang baru dari wacana 3 kartu 'sakti' yang disampaikan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Nizar Zahro menyebut 3 kartu itu hanya ganti nama dari program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jadi 3 kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin dan PKH, tidak ada yang baru. Hanya ganti nama dan 3 program itu di mulai sejak zaman Pak SBY," kata Nizar saat dihubungi, Senin (25/2).