Merdeka.com - Perempuan dalam politik mendapat afirmasi melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Partai politik. Dalam pasal 65 ayat (1) parpol diminta untuk mencalonkan 30% perempuan dalam Pemilu. Namun, walau telah dua kali dilangsungkan pemilu dengan kebijakan affirmative action bagi perempuan dalam politik, 30% keterwakilan perempuan di lembaga DPR masih belum terwujud.

Menurut Wakil Ketua Humas Perempuan Indonesia Raya (Pira) Revi Heviandri, peran perempuan dalam pencalegan pemilu 2014, diperlukan penguatan secara terus menerus terhadap undang-undang tersebut dan evaluasi di setiap Pemilu. Dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan juga dibutuhkan undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu yang menjamin proses politik untuk memastikan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan.

"Kedua undang-undang ini akan menjadi ukuran respons negara terhadap indikator kesetaraan gender. Undang-undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk mengikuti proses pencalonan sampai terpilih dalam Pemilu," jelasnya dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kualitas Caleg Perempuan Dalam Penetapan DCS dan DCT' yang digagas Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (8/3).

Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan sangat penting baik dalam kerangka peningkatan the politic of presence maupun dalam kerangka the politic of idea dari kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk suatu Negara.

"Di negeri ini setiap berlangsungnya Pemilu terjadi perubahan dalam Undang-undang Pemilu. Ada empat materi krusial Pemilu ini yang masih diperdebatkan secara sengit, yaitu mengenai system Pemilu, Sedangkan mengenai isu perempuan untuk konten Pemilu belum mendapat pembahasan," bebernya.

Sehubungan dengan itu, berbagai organisasi perempuan maupun perempuan lintas partai mengadakan berbagai forum diskusi untuk merumuskan isu perempuan yang akan diusulkan sebagai konten Pemilu. Forum diskusi tersebut digunakan untuk mengingatkan kembali tentang isu mengawal kuota perempuan agar keterwakilan perempuan di DPR semakin bertambah dalam Pemilu 2014.

"Bagaimana memfasilitasi parpol untuk menerapkan 30% kuota dan mendorong upaya parpol meningkatkan partisipasi kader parpol perempuan dalam Pemilu 2014. Usulan penting perempuan untuk konten Pemilu adalah penempatan perempuan pada nomor urut 1 atau 2 dalam daftar caleg dan pada tiap Daerah pemilihan (Dapil ) diisi 30% caleg perempuan," terangnya.

Menyadari rasio keterwakilan perempuan Di DPR saat ini masih rendah, maka harus ada peningkatan usaha dan melakukan gerakan untuk memajukan perempuan dalam politik. "Kita mengharapkan, perempuan dalam politik mendapat dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia," jelasnya.