Merdeka.com - Sebanyak 13 DPC Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah mendesak dipercepatnya musyawarah nasional (Munas) lantaran Ketum Oesman Sapta Odang (OSO) dianggap gagal memimpin Hanura. Wasekjen DPP Hanura Tiurmaida Tampubolon menyoroti Pakta Integritas yang kerap di gembar-gemborkan kubu Hanura Bambu Apus, diluar kubu OSO.

Dalam Pakta Integritas yang ditandatangani OSO saat menggantikan Wiranto sebagai ketum 2016 lalu, OSO menyatakan siap mundur dari ketum jika gagal memenuhi target suara partai. Namun, Tiurmaida justru ingin kubu Bambu Apus mengoreksi diri.

"Sebenarnya sebagai wasekjen Partai Hanura saya berusaha berdiam diri karena menghormati Pak Wiranto dan juga Pak OSO. Tapi melihat perjalanan Hanura seperti sekarang ini bahkan setelah pileg kegagalan Hanura yang disalahkan justru Ketum OSO sangat-sangat tidak fair," kata Tiurmaida kepada merdeka.com, Selasa (20/8).

Tiurmaida lantas memandang Wiranto bukan sebagai pemimpin ksatria. Karena, kata dia, konflik sesungguhnya di internal Partai Hanura bermuara dari Wiranto.

"Mereka yang berada di Bambu Apus justru berani menggugat kepemimpinan Pak OSO karena ada yang memback up. Mereka secara terang-terangan kok menyebut sosok tersebut," ujarnya.

Tiurmaida ingin pihak Hanura Bambu Apus yang ingin ambil alih kepemimpinan Hanura dari OSO bersikap fair dan koreksi diri masing-masing jika OSO dinilai gagal membawa Hanura di Pileg.

"Bagaimana mungkin menuntut pak OSO sebagai sumber kegagalan lolos PT (parlementary treshold) atau menambah kursi bila selama kepemimpinan Pak OSO selalu diganggu," ucapnya.

Tiurmaida tahu persis bagaimana pihak-pihak tertentu memicu konflik internal Hanura, dengan berbagai cara melakukan upaya-upaya agar Hanura gagal ikut sebagai peserta pemilu. Contohnya, mulai dari memecah belah pengurus Hanura dan menghasut para caleg anggota DPR petahana supaya meninggalkan Hanura.

Bahkan, kata dia, ada orang-orang tertentu yang disusupi untuk menggagalkan proses persiapan syarat menjadi peserta pemilu. Seperti syarat untuk verifikasi administratif kepengurusan sampai verifikasi faktual di partai sebagai peserta pemilu.

Tak hanya itu, kata dia, saat proses pemberkasan syarat-syarat caleg untuk daftar calon sementara dan daftar calon tetap, pihaknya diganggu dengan penghilangan berkas-berkas para caleg sehingga sempat hanya 9 caleg yang lolos.

"Namun berbekal semangat ingin meloloskan Partai Hanura, Pak OSO sebagai Ketum memantau langsung semua proses pemberkasan untuk memastikan semua berjalan dengan baik," tuturnya.

Dia mengungkapkan, bahwa OSO lantas memerintahkan kepada Sekjen dan tim pemberkasan selama 1 bulan lebih menyiapkan dan mengumpulkan ulang berkas-berkas para caleg yang kacau balau karena disusupi pihak-pihak tertentu yang ingin Hanura dibawah OSO gagal menjadi peserta pemilu.

Sehingga, bila mengacu pada Pakta integritas yang di persoalkan itu, mestinya Wiranto dan kubunya merasa malu menuntut OSO mundur. Sebab, ketum partai besar sekalipun jika selalu diganggu selama kepemimpinannya dan setiap proses mengikuti pemilu dibuat kacau balau pasti akan gagal total.

"Apalagi partai kecil seperti Hanura yang harus bersaing dengan partai-partai besar dan partai baru yang solid. Jadi tuntutan Pak OSO mundur sebagai Ketum adalah tuntutan salah alamat dan sangat-sangat tidak berdasar. Seharusnya yang dituntut mundur supaya tidak cawe-cawe mencampuri Hanura adalah Pak Wiranto," ujarnya.

"Apalagi Sekjen Bambu Apus kan sudah pindah ke Partai PAN dan pengurus-pengurus lain pun sudah menjadi oportunis menjadi caleg di partai lain bukannya setia di Bambu Apus," sambungnya.

Tiurmaida menambahkan, hal tersebut mesti ditanyakan Ketua DPD Hanura Jawa Tengah apa benar 13 DPC itu meminta OSO mundur karena dinilai gagal pimpin Hanura.

"Fakta sebenarnya tidak seperti itu, untuk lebih jelasnya seharusnya pemberitaan juga harus seimbang. Jadi silahkan tanyakan Ketua DPD Jateng kondisi sebenarnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Tiurmaida menegaskan, bahwa OSO masih sangat layak menjadi ketum. Apalagi jejak rekam beliau sebagai politisi yang sangat berjuang memajukan NKRI sangat menginspirasi. OSO juga menginspirasi kader pengurus Hanura, aktivis muda, bahkan para politisi senior yang sangat dekat dengan OSO.

Kemudian, OSO menjadi partner Jokowi dalam berjuang sejak Pilpres periode satu dan dua. Menurut dia, keduanya berkorban apa saja guna memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

"Artinya Posisi Pak OSO sebagai Ketum Hanura melengkapi perjuangan kedua tokoh tersebut bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita," tandasnya.

Kegagalan Partai Hanura lolos ke Senayan dalam Pemilu 2019, membuat para kader di daerah bergejolak. Mereka menuntut dipercepatnya musyawarah nasional (Munas).

Di Solo, sebanyak 13 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tersebut berkumpul untuk menyampaikan sikap hasil kesepakatan. Mereka menganggap OSO sebagai biang keladi kegagalan partai bentukan Jenderal TNI Purn Wiranto tersebut. Terlebih di bawah kepemimpinannya, Hanura hanya memperoleh 1,54 persen suara dalam Pileg 2019.

"OSO telah gagal memimpin partai, sehingga gagal ke DPR RI. Kami mendesak agar Munas segera dipercepat," ujar Abdullah AA, perwakilan 13 DPC Hanura Jateng, Senin (19/8).

Desakan tersebut juga didasari adanya Pakta Integritas yang ditandatangani OSO saat menggantikan Wiranto sebagai ketum 2016 lalu. Saat itu, OSO menyatakan siap mundur dari ketum jika gagal memenuhi target. Selain menjamin soliditas partai untuk memenangkan Pemilu 2019 OSO juga menjamin penambahan kursi di parlemen.

"Tapi isi pakta integritas itu tidak terpenuhi," ujar Abdullah yang juga Ketua DPC Hanura Solo itu.

Ke-13 DPC tersebut juga mendesak Dewan Pembina Hanura untuk segera mengevaluasi kinerja OSO. Dewan pembina diminta mengambil langkah strategis secepatnya untuk menyelamatkan partai.

Adapun 13 DPC yang menuntut percepatan Munas adalah Kota Surakarta, Kabupaten Solo, Kabupaten Boyolali, Purworejo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Cilacap, Kudus, Pemalang, Magelang, Pekalongan dan Kendal.