Merdeka.com - Penetapan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disinyalir sarat dengan muatan politik. Salah satunya Pakar Hukum UI, Churdy Sitompul yang mengemukakan argumennya soal adanya indikasi itu.

Untuk membuktikan argumennya, dia menyebut hubungan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipilih oleh sebagian anggota Partai Demokrat di Komisi III DPR. Dengan demikian, keputusan untuk menetapkan Anas menjadi tersangka amat diperhitungkan.

"Di KPK, kalau langsung anggota tidak tapi kan Partai Demokrat banyak suaranya di Komisi III, secara pasti di dalam pasti orangnya Anas. Orangnya Anas yang pilih komisioner. Tapi bukan itu pionnya, itu membuat mereka mempertimbangkan (status Anas) tanpa sadar," kata Churdy di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2).

Selain itu, praktisi hukum sekaligus mantan pengacara Chandra-Bibit, Achmad Rivai juga mengamini apa yang dikatakan Churdy. Menurutnya, ada kemungkinan Anas cukup kenal dengan orang dalam KPK.

"Mungkin mereka (KPK) punya tangan untuk menemui calon tersangka, atau dari komisioner bisa ketemu kolega-koleganya tersangka. KPK tidak langsung menangkap karena Anas juga punya alasan kuat terhadap komisioner. Sehingga terjadi tarik menarik," kata Achmad Rivai.

Hal ini diperparah ketika KPK sengaja mencampur adukan keputusan tersangka Anas dengan politik. KPK pun terpengaruh oleh sinyal-sinyal yang diberikan sang penguasa.

"Kepentingan politik pasti ada mestinya Anas tersangka sudah lama tapi baru sekarang ini dengan berbagai sinyal. Begitu sinyal presiden kuat kewenangan diambil, sinyalnya ada pakta integritas, sprindik bocor. Itu menjadi urutan-urutannya. KPK menunggu. Sinyal dari Presiden," tutupnya.