Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menanggapi usulan Gubernur Bali, Wayan Koster soal pencabutan Visa On Arrival (VoA) Rusia dan Ukraina. Menurutnya, usulan itu masih akan dibahas dengan stakeholder terkait.

Menteri Yasonna membenarkan Gubernur Bali, Wayan Koster, sudah berkirim surat ke Kemenkumham RI. Tetapi, belum diputuskan karena masih dibahas.

"Gubernur sudah kirim surat dan itu harus kami putuskan bersama dengan kementerian lembaga," kata Yasonna, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (31/3).

Yasonna menambahkan, pembahasan nanti akan melibatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Termasuk perwakilan pemerintahan Rusia dan Ukraina di Tanah Air

"Ini harus dibahas bersama, mana bisa kita putuskan sendiri-sendiri, dari pariwisata seperti apa, dari pemda seperti apa, ini semua kita harus jaga dengan baik," lanjutnya.

Menurut Yasonna, WNA Rusia dan Ukraina yang berlibur ke Bali meningkat setelah pandemi. Di luar sisi negatifnya, keberadaan para turis asing ini membantu ekonomi pariwisata di Bali

"Mereka selama Covid-19 ada di sini dan juga membantu kehidupan ekonomi di sini pada waktu itu. Sekarang, memang ada yang melakukan tindakan-tindakan itu," ujarnya.

Sebenarnya, kata Yasonna, soal WNA melakukan pelanggaran di Bali, tidak hanya dilakukan turis Rusia dan Ukraina. Ada juga WNA lainnya.

"Di sini yang terbanyak itu adalah Australia, jadi kan banyak juga. Jadi kita harus membahasnya secara bersama dan komprehensif, saya kira kita harus hati-hati," jelasnya.

Soal WNA yang kemudian juga menjadi pekerja ilegal di Bali, Yasonna meminta ditanyakan ke pemda sebagai pengawas.

"Kita sudah minta kerjasama dengan keimigrasian, polda, pemerintah daerah, ada yang disebut Timpora, kita harus sekalian mendidik mereka melakukan tindakan-tindakan keras bagi yang bersalah," ujarnya.

Sebelumnya, ulah nakal sejumlah WNA Rusia dan Ukraina di Bali membuat Gubernur Wayan Koster berencana akan mencabut VoA kepada dua negara tersebut.

Koster mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi terkait pencabutan VoA tersebut.

"Mengenai tindakan yang lain, saya sudah bersurat kepada bapak Manteri Menkumham dan ditembuskan kepada ibu Menlu untuk mencabut visa on arrival bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3).