Merdeka.com - Pemerintah Kota Solo menggandeng PT Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mewujudkan program digitalisasi transaksi perdagangan dan retribusi pajak daerah.

Kerja sama keduanya diwujudkan dalam penandatanganan MoU oleh Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati di Pendapi Gede Balai Kota Solo, Jumat (26/11).

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga Solo dengan mempercepat pemulihan ekonomi, di antaranya dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam transaksi cashless dan transaksi lainnya, baik di pasar tradisional, pajak daerah, dan kegiatan ekonomi lainnya," ujar Gibran.

Melalui sosialisasi tersebut, pihaknya ingin memberi edukasi agar ke depan masyarakat terbiasa menggunakan sarana dan prasarana digital.

"Dalam percepatan pemulihan ekonomi nantinya semua terkoneksi dengan program smartcity-nya Kota Solo," jelas Gibran.

Menurut Gibran, semua bank pemerintah maupun swasta diharapkan memberikan dukungan kepada Pemkot Solo dalam mengembangkan digitalisasi transaksi usaha dan PAD dari pajak.

Tak lepas dari program smart city, Kota Solo juga berkomitmen memberikan solusi terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui kerja sama dengan BNI Program BNI Smart City. Hal ini ditujukan untuk tata kelola kota dan kabupaten di Indonesia agar menciptakan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

Realisasi dukungan BNI dalam percepatan digitalisasi di daerah tersebut salah satunya diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman perihal Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Dukungan Program Smart City untuk Pemkot Solo.

Selain itu, ada pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Penyediaan Layanan Perbankan dalam Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menuturkan, percepatan digitalisasi di daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Program ini untuk mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah dan untuk meningkatkan transparansi transaksi serta tata kelola, hingga mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

"Pada tahap awal, kerjasama ini akan diwujudkan melalui digitalisasi penerimaan daerah untuk mewujudkan penerimaan daerah yang lebih efektif, efisien, dan transparan," jelas Susi.

Susi melanjutkan, dalam rangka mendukung arahan dari Presiden Joko Widodo itu, BNI memberikan solusi enam konsep utama dalam Smart City, yakni Smart People, Smart Governance, Smart Infrastructure, Smart Environment, Smart Economy dan Smart Society.

"Program Smart City BNI tidak hanya berfokus pada pengembangan ekosistem pada kabupaten/kota tujuan. Namun, turut mendukung untuk program digitalisasi kabupaten/kota di mana perusahaan memberikan beberapa solusi bagi pemerintah kota dan kabupaten dengan bersinergi bersama BPD setempat," terang Susi.

Dia mencontohkan Solusi Pembayaran/Belanja Daerah (Internet Banking Corporate atau BNIDirect, SP2D Online, dan Virtual Account Debit), Solusi Penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), BNI Market Place yang membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mempromosikan pariwisata daerah dan produk-produk UMKM dan memasarkannya secara online.

Selain itu juga ada penyediaan uang elektronik (BNI Tapcash, LinkAja, dan QRIS) bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi nontunai atau cashless society.

Dalam kegiatan MoU itu, juga diserahkan piagam Rekor MURI soal "Digitalisasi Transaksi Pasar Tradisonal Kepada Pedagang Terbanyak". Piagam diserahkan pihak MURI Ari Andriani kepada Gibran.