Merdeka.com - Pengurus Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nova Riza mengungkapkan upaya pelemahan KPK dari dalam. Pelemahan tersebut mengenai hambatan penanganan perkara.

"Sebagai informasi begini, saat ini sudah ada setidaknya mungkin 8 atau 9 struktural (KPK) yang dijabat dari kepolisian, lalu terjadi juga di internal ada hambatan hambatan penanganan perkara," katanya dalam diskusi virtual Maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan KPK, Jumat (30/7).

Hambatan penanganan perkara itu mulai dari bocornya informasi pelaksanaan OTT, tidak ditandatanganinya surat pencekalan oleh orang-orang tertentu, serta hambatan pemanggilan saksi-saksi terhadap kasus kasus tertentu.

"Kemudian ekspos di tingkat kedeputian penindakan tertunda tunda, lalu ada pergantian Satgas yang menangani perkara. Ini saya tidak akan menutup-nutupi karena ada pemberitaannya di media terkait hal ini dan bahkan waktu itu tahun 2018," ucapnya.

Nova menegaskan, kebocoran informasi OTT paling banyak terjadi saat Firli Bahuri masih menjadi Deputi Penindakan KPK. Para pegawai KPK pun mengirimkan petisi kepada pimpinan KPK kala itu guna memprotes terjadinya kebocoran kebocoran kasus di tahap penyelidikan.

"Jadi sebetulnya kebocoran informasi OTT itu paling banyak terjadi di kala Firli Bahuri menjadi deputi penindakan, bahkan kalau baca di media tahun 2018 atau awal 2019, para pegawai KPK mengirimkan petisi kepada pimpinan KPK untuk memprotes terjadinya kebocoran kebocoran kasus kepada tahap penyelidikan," ujar Nova.

"Namun pada saat itu Firli Bahuri terlanjur ditarik ke kepolisian sehingga tidak ditindaklanjuti, tapi terbukti beliau melakukan pelanggaran berat, pelanggaran berat terkait pertemuan beliau salah satunya dengan tersangka, atau orang yang sedang diperiksa KPK," katanya.