Merdeka.com - Pemerintah berharap revisi undang-undang terorisme disahkan dengan segera agar penanganan terorisme dilakukan secara maksimal. Namun DPR masih membahas RUU Terorisme secara mendalam karena adanya pelibatan TNI.

Menko Polhukam, Wiranto mengatakan, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme perlu dimasukan dalam RUU Terorisme. Sebab, jumlah pasukan polisi juga masih kurang sehingga TNI perlu dilibatkan.

"Pelibatan TNI itu perlu. Jangankan TNI, masyarakat pun kita libatkan. Penanganan terorisme itu kita lakukan pelibatan semesta. Saat mereka melebur, kita libatkan semua termasuk TNI," kata Wiranto saat jumpa pers di Kantornya, Jumat (23/12).

Menurutnya, beberapa pihak tak perlu khawatir terhadap pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Selain itu, TNI juga tak bertindak berlebihan dalam penanganan terorisme karena sudah diatur dalam undang-undang tersebut.

"Jangan khawatir TNI tak akan berbuat berlebihan. Ketimbang kita tidak melibatkan TNI, kita akan menyesal suatu saat," jelasnya.

Dia mengharapkan, DPR segera mengesahkan RUU terorisme agar penegak hukum dan aparat keamanan bekerja lebih cepat dan bisa mendeteksi dini ancaman teror. Seluruh Kementerian terkait juga setuju undang-undang terorisme direvisi.

"Saya minta perhatian pejabat dan pengambil keputusan di DPR RI supaya segera membuat keputusan mengenai rancangan revisi uu terorisme, untuk apa? untuk segera disetujui. Terorisme tidak akan menunggu sampai undang-undang itu selesai. Dan revisi itu membuat penegak hukum bekerja lebih cepat dan lebih dini dan ini bisa mengurangi. karena tidak mungkin kita biarkan aparat keamanan kita yang kita tugasi menindak terorisme dengan tangan terikat," tukasnya.