Wiranto soal 2 tahun Jokowi-JK: Nawacita konsisten dan serius

Merdeka.com - Era Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Jusuf Kalla, akan memasuki tahun kedua pada (20/10) besok. Menko Polhukam, Wiranto, mengatakan meski baru berjalan 2 tahun, namun pelaksanaan Nawacita cukup konsisten dan serius.

"Nah saya melihat apa yang dulu dijanjikan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK mengenai Nawacita itu dilaksanakan dengan sangat konsisten dan serius," kata Wiranto saat menghadiri ulang tahun Fraksi Hanura di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10).

Sebagai pembantu Presiden, Wiranto merasa definisi Nawacita serta program yang ada di dalamnya telah ditafsirkan dengan baik oleh para menteri Kabinet Kerja. Hal itu ditunjukkan dengan intensitas kegiatan yang padat dari para menteri.

"Tapi penjabaran-penjabaran Nawacita yang mengarah kepada bagaimana kita kembali memberikan satu keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat Indonesia, itu betul-betul dijabarkan program-program kabinet kerja. Intensitas dari kegiatan kabinet kerja itu sungguh sangat luar biasa," tegasnya.

Wiranto yang pernah berkontribusi sebagai menteri dan pejabat di era empat Presiden ini menilai adaptasi pemerintahan Jokowi-JK terhadap perubahan zaman dan lingkungan terbilang cepat.

"Saat ini saya sudah pernah membantu empat Presiden. Suharto, Habibie, Abdurahman Wahid dan sekarang Presiden Jokowi. Saya bisa melihat pemerintahan saat ini betul-betul dapat menyesuaikan lingkungan yang sangat berubah cepat," terangnya.

Dia bercerita, 17 tahun lalu saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam kondisi lingkungan belum sedinamis dan sekompleks era Jokowi-JK. Namun ternyata, pemerintahan Jokowi-JK mampu menjawab tantangan dan tuntutan lingkungan tersebut.

"Tujuh belas tahun lalu tatkala saya memimpin Menko Polhukam, kondisi lingkungan belum secepat ini, belum sedinamis ini, belum sekompleks ini, tapi ternyata pemerintahan saat ini mampu untuk mencoba beradaptasi dengan perubahan lingkungan," tandas mantan Pangab era Soeharto itu.

"Dan bahkan mengambil suatu inisiatif agar bisa melakukan berbagai hal untuk dalam lingkungan yang berat, atau dalam rangka lingkungan strategis yang berat harus mampu menciptakan stabilitas, kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Itu yang bisa saya rasakan di kabinet kerja yang saat ini saya sudah berada di dalamnya," sambungnya.

Meski begitu, Wiranto menilai sejumlah persoalan masih menjadi PR bagi pemerintah, misalkan di ranah hukum. Dia menyadari perlunya reformasi penegakan hukum di Indonesia. Realitas penegakan hukum masih jauh dari level keadilan yang diharapkan.

"Misalnya dalam wilayah hukum, kita baru mulai reformasi hukum secara intens dan memang hukum ini memang harus ditegakan. Karena ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat sangat bergantung kepada kita mampu menegakan hukum itu," ujarnya.

Namun, pemerintah telah menyiapkan formulasi atas masalah ini, yakni paket kebijakan reformasi hukum. Paket itu, lanjutnya, diharapkan mampu membangun budaya hukum yang kondusif.

"Oleh karena itu kita sudah merancang satu program reformasi hukum yang total. Tapi karena banyaknya hal-hal yang mesti diselesaikan, baik di wilayah instrumen hukumnya, baik di wilayah menyehatkan para aparat penegak hukumnya, atau membangun budaya hukum yang kondusif, di mana di dalamnya banyak problem yang mesti diselesaikan, tidak bisa serentak, sesaat menyelesaikan itu," ungkap dia.

Wiranto membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut Jokowi-JK menonjolkan pencitraan ketimbang kerja. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan Jokowi-JK cukup konsisten dan menyentuh kepentingan publik.

"Bukan kebijakan yang penuh pencitraan, bukan. Tapi kebijakan yang aplikatif, konsisten, berkelanjutan, ini yang dapat saya sampaikan selama saya kurang lebih dua bulan lebih sedikit berada dalam lingkup kabinet kerja dan kemudian saya aktif di dalamnya," pungkasnya.