Wiranto sebut pembubaran ormas anti-Pancasila butuh Rp 5 M
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan untuk membubarkan organisasi massa (ormas) anti-Pancasila membutuhkan anggaran Rp 5 miliar. Anggaran itu merupakan kalkulasi apabila nantinya pemerintah telah memetakan ormas mana saja yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Untuk sosialisasinya, rapat-rapat, perjalanan dinasnya. Kita bukan membiayai ormasnya, tetapi pembubaran-pembubaran itu," katanya usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (8/6).
Menurut Wiranto, pihaknya telah memetakan mana saja ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti ormas tersebut.
Dia mengatakan ormas di tanah air yang berjumlah ratusan ribu terus didata kegiatannya oleh pemerintah. Apabila, terbukti bertentangan dengan Pancasila maka, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk mengusulkan pembubaran.
"Pasti ada. Ratusan ribu itu kita harus cari data, fakta di lapangan yang nyata-nyata sudah bisa kita pastikan sudah bertentangan dengan Pancasila," kata Dewan Pembina Partai Hanura ini.
Dalam rapat dengan Banggar DPR, Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 60 miliar dalam alokasi tahun anggaran 2018.
Pemerintah melalui Menko Polhukam sampai saat ini baru menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas anti-Pancasila.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnya