Wiranto Minta Polisi Transparan Soal Proses Hukum Kerusuhan 21-22 Mei
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto, menyinggung soal proses hukum terkait kejadian kerusuhan 21-22 Mei 2019 kemarin. Dia meminta pihak Kepolisian terbuka dan transparan dalam melakukan proses penyelesaiannya.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Situasi Bidang Polhukam di kantornya. Di mana turut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kejagung H.M. Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhardi Alius.
"Kita juga masih menghadapi berbagai masalah hukum yang terjadi seputar Pemilu, seputar pengumuman Pemilu, seputar 21-22 Mei yang lalu. Ini terus akan berproses, tentu proses akan dilaksanakan secara adil, jujur, transparan," itu kata Wiranto di Jakarta, Senin (10/6).
"Jadi dalam hal ini memang untuk aparat Kepolisian. Apapun hasil dari proses penyelidikan, penyidikan, saya minta supaya dapat segera disampaikan ke publik, sejelas-jelasnya. Disampaikan ke masyarakat sedetail-detailnya," lanjut dia.
Menurut dia, hal ini untuk menghindari spekulasi terhadap proses hukum yang berjalan. Khususnya penangkapan para tokoh-tokoh.
"Agar apa? Agar spekulasi yang saat ini terus berkembang di masyarakat mengenai berbagai permasalahan hukum yang terus sedang berproses, terutama dengan adanya penangkapan tokoh-tokoh utama, ini agar segera bisa kita netralisirkan, disampaikan ke publik sejelas-jelasnya dari proses hukum yang berlangsung. Proses penyidikan, proses pembuatan Berita Acara, agar tidak ada spekulasi-spekulasi baru yang justru membingungkan masyarakat," jelas Wiranto.
"Inilah yang kemudian yang harus sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, melalui pembukaan rapat koordinasi hari ini," kata dia.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kompolnas Pantau Kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Polda Jatim
Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin Pudji Hartanto Iskandar memantau persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polda Jatim
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaHasto Usulkan TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus Investigas Kecurangan Pemilu 2024
Awan gelap demokrasi tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya