Merdeka.com - DPR didorong untuk segera menyelesaikan RUU terorisme. Salah satu poinnya akan melibatkan TNI dalam menindak terorisme. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjamin pelibatan TNI tak akan membuat TNI menjadi superior dan kembali ke zaman orde baru yang berkuasa.

"Kan kita tahu bahwa terorisme ini tidak bisa dihadapi dengan sepotong potong, dia bergerak total, kita dihadapi dengan total. Jadi tidak mungkin kita punya kekuatan yang tidak total dan terorisme menggunakan kekuatan yang total. Maka logikanya, rasionalitasnya TNI harus dilibatkan dengan aturan tertentu," kata Wiranto di rumah dinasnya, Jl Denpasar No 9, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/5).

Mantan Panglima ABRI era Soeharto ini menekankan, masyarakat tak perlu khawatir tentang pelibatan TNI. Sebab, menurutnya, peran militer sangat membantu Polri dalam membasmi terorisme secara total. Dia juga tak ingin kekuatan aparat yang ada tak diberdayakan karena terpasung oleh negara.

"Jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran kita masa lalu TNI akan superior, akan kembali ke orde-orde sebelumya, ada junta militer, sudahlah itu saya kira saya jamin tidak akan kembali kesana, itu sudah selesai masa itu," kata Wiranto.

"Ada kegiatan terorisme seperti ini TNI tidak boleh bergerak, artinya aparat keamanan menghadapi terorisme dengan keadaan terborgol, itu kan tidak lazim, tidak bagus, kira kira semangatnya seperti itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Wiranto mengimbau kepada masyarakat Indonesia tetap tenang. Kekuatan aparat akan dikerahkan penuh untuk mengamankan negara dan mengawasi terorisme dengan ketat.

"Imbauan kepada masyarakat dengan banyaknya serangan masyarakat supaya tetap tenang tetap dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya tanpa ada keraguan sedikitpun. Dan dalam hal ini aparat keamanan akan meningkatkan penjagaan keamanan terhadap keamanan masyarakat keamanan lingkungan, masyarakat dan amanat yang diperintahkan oleh Presiden agar aparat kepolisian dibantu dibantu oleh TNI mengerahkan segenap kekuatan untuk menjaga keamanan nasional menjaga ketertiban masyarakat," tuturnya.