Wiranto diminta inisiasi MoU antara TNI & lembaga non militer soal senjata

Senin, 2 Oktober 2017 14:16 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Menko Polhukam Wiranto. ©2017 merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta Menko Polhukam Wiranto menginisiasi adanya nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan lembaga non militer soal penggunaan senjata kombatan. Hal ini menyusul informasi pemesanan ratusan senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang diimpor dari Bulgaria untuk Korps Brimob.

"Bila perlu diinisiasi MoU antara TNI dan 12 instansi non militer yang menggunakan senjata, agar senjata kombatan tidak dimiliki instansi selain TNI," kata Bobby saat dihubungi, Senin (2/10).

Bobby menjelaskan spesifikasi senjata yang tidak diperbolehkan bagi lembaga non militer seperti Polri. Salah satunya yakni senjata otomatis.

"Spesifikasi kira-kira: penggerak kombinasi mekanik & gas, tembakan tunggal, semi otomatis (rentetan 2 atau 3 peluru) & otomatis full (rentetan), jarak tembak efektif 100 meter ke atas, kaliber 5.56 ke atas, peluru tajam dan peluru tajam inti baja," terangnya.

Lebih lanjut, Bobby menyebut, DPR juga mendorong Wiranto segera menyelesaikan polemik impor senjata ilegal bagi institusi di luar TNI. Menurutnya, prosedur pengadaan senjata perlu ditata ulang dengan merujuk pada sejumlah regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Rujukan aturan itu seperti Inpres No 9 tahun 1976 tentang Pengawasan Senjata Api, Permenhan nomor 7 tahun 2010 tentang Perizinan, Pengawasan & Pengendalian Senpi di luar Kementerian Pertahanan & TNI, dan UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

"Komisi I mendorong pemerintah via Menko Polhukam segera tuntaskan soal kesimpang siuran impor senpi kombatan ke instansi non militer," tukasnya. [rnd]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.