Merdeka.com - Pemerintah telah melarang ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap Anti-Pancasila. Meski begitu di akar rumput simpatisan HTI disinyalir masih bergerak menyebarkan ideologinya.

Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ali M Abdillah mengaku sempat mendapat laporan ada sekeluarga di Sulawesi didoktrin untuk mendukung khilafah hingga akhirnya terpengaruh.

Selain itu, menurutnya, ada juga kelompok melakukan manuver saat memperingati Tahun Baru Islam. Hampir menggelar acara besar meski akhirnya dilarang. Contoh lainnya, lanjutnya, saat berada di Kendari, Ali menemukan majalah 'Kaffah' beredar di masjid.

"Itu menjadi bukti bahwa mereka masih terus bergerak. Jadi memang HTI ini satu sisi kepalanya dipenggal, tapi kakinya ke sana kemari," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (19/9).

Menurutnya, secara kelembagaan ormas HTI memang sudah dibubarkan. Tapi faktanya, para anggota atau simpatisan masih terus melakukan gerakan di bawah tanah untuk melakukan perekrutan.

"Seperti kasus kebakaran sekarang ini, ketika sudah besar kewalahan. Ini bisa menjadi pelajaran bangsa kita untuk membasmi ideologi khilafah sebelum besar," tuturnya.

Dia mengingatkan agar pemerintah jangan menunggu ideologi ini meledak baru bergerak membuat aturan. Harusnya dari dulu sudah ada tindakan preventif untuk mencegah menyebarnya ideologi tersebut.

"Harus ada tindakan tegas dari pemerintah sehingga aparat kepolisian punya payung hukum," tegas Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta ini.

Untuk itu, Ali mendukung langkah Menko Polhukam Wiranto membuat peraturan terkait penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan perorangan. Menurutnya, langkah ini sangat tepat sebagai dasar untuk melakukan penindakan bagi siapapun yang menyebarkan ideologi terlarang di Indonesia.

"Adanya aturan itu sudah bagus tentang pelarangan penyebaran HTI, baik kelompok maupun individu. Jadi kalau ada yang melakukan itu, kepolisian harus menangkap," tandasnya.