Warga Pertanyakan Tes Seleksi Calon Kades di Tangerang Dipungut Biaya Rp2,5 juta

Senin, 14 Oktober 2019 14:27 Reporter : Kirom
Warga Pertanyakan Tes Seleksi Calon Kades di Tangerang Dipungut Biaya Rp2,5 juta warga memprotes Penyeleksian Calon Kepala Desa. ©2019 Merdeka.com/Kirom

Merdeka.com - Warga wilayah pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, mendatangi kantor DPRD untuk mempersoalkan tes seleksi calon Kepala Desa (kades) yang diselenggarakan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) melalui lembaga independen Institute for Community Development (ICD).

Massa yang menggelar aksi di depan gedung dewan itu, menuntut DPRD Kab Tangerang, memanggil Kepala Dinas DPMPD dan Bupati Tangerang, untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Dulamin Zhigo, salah satu pendemo menuding lembaga yang ditunjuk langsung oleh DPMPD yakni IDC, tidak memiliki badan hukum yang sah dan tidak memiliki kantor resmi.

Menurutnya, setiap desa dalam program seleksi tersebut dipungut biaya sebesar Rp2.500.000. Dari 153 desa yang mengikuti pilkades serentak maka terkumpul sebanyak Rp382.500.000 untuk tes seleksi calon kades.

Sayangnya menurut Dulamin, anggaran sebesar itu diberikan kepada LPM secara penunjukan langsung, bukan melalui lelang tender.

"Ini jelas sudah menyalahi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di mana anggaran di atas Rp200.000.000 wajib dilelang. Kami datang ke sini bukan masalah lolos atau tidak lolos para calon kades. Tapi kami mempertanyakan penunjukan langsung tes calon kades melalui ICD. Hasil tes ini cacat hukum karena dilakukan oleh LPM bodong," ujar Dulamin yang merupakan aktivis pantura ini, Senin (14/10)

Dia berharap, dengan asanya aksi demonstrasi oleh masyarakat, Ketua DPRD Kab Tangerang, turun meminta Bupati Tangerang untuk membatalkan keputusan Bupati terkait penetapan calon kades.

"Sebab tes ini diselenggarakan oleh lembaga yang cacat hukum. Kami sudah datangi ke alamat yang tertera di kop surat ICD yakni di jalan pesantren, Cibabat, Cimahi, Bandung. Kantor yang dimaksud ternyata hanya rumah tinggal. Di sana tidak ada aktivitas lembaga, bahkan tidak terdapat plang lembaga. Apa ini bukan lembaga odong-odong," tegas Dulamin.

Setelah satu jam berorasi, tak ada juga perwakilan DPRD Kab Tangerang, yang turun menemui mereka. Dulamin mengaku akan membawa masa lebih banyak lagi, dan menyampaikan tuntutan yang sama.

"Ini aksi kita yang kedua, kalau para wakil rakyat tidak mau menemui kami, kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak Kamis mendatang," tandasnya.

Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, didampingi anggota dewan lainnya turun di tengah-tengah masa aksi. Ketua DPRD meminta perwakilan warga untuk menggelar diskusi di ruang rapat gabungan. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. Pilkades
  2. Tangerang
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini