Warga korban konflik Aceh demo belum dapat rumah dari pemerintah

Senin, 18 Mei 2015 14:21 Reporter : Afif
Warga korban konflik Aceh demo belum dapat rumah dari pemerintah Demo korban konflik Aceh tagih janji rumah. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Puluhan masyarakat korban konflik berasal dari Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (18/5). Mereka menagih janji pemerintah membangun rumah bagi korban konflik.

Mereka yang mengaku korban konflik sejak tahun 1990 ini datang menggunakan dua mobil minibus. Mayoritas di antara mereka adalah ibu-ibu dan juga ada anak-anak. Selebihnya kaum lelaki yang sudah berusia di atas 40 tahun.

Ketua rombongan, Mukhtar Agus Abubakar mengatakan, ada 156 Kepala Keluarga (KK) yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Aceh sejak 2011 lalu bakal diberi rumah. Akan tetapi, hingga saat ini janji itu belum diwujudkan oleh pemerintah.

Maka dari itu, sejumlah korban konflik dari dua desa di Kecamatan Mane, yaitu Desa Mane dan Teurue Cut menyampaikan aspirasinya kepada DPRA. Sebab, mereka sudah lama menunggu janji itu, terlebih Pemerintah Aceh telah merekomendasikan ke Dinas Bina Ciptakarya untuk membangun rumah tersebut.

"Ini ada surat rekomendasi yang sudah ditandatangan oleh Sekda (Sekretaris Daerah) pada tahun 2014 lalu, tetapi hingga sekarang tidak dibangun. Makanya kami datang kemari untuk menuntut keadilan," kata Mukhtar Agus Abubakar di DPRA disela-sela aksi.

Selain itu, masyarakat korban konflik ini juga meminta kepada DPRA dan Pemerintah Aceh agar segera menerapkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Qanun KKR dinilai bisa menjawab semua persoalan konflik masa lalu.

"Kami juga minta qanun KKR segera dijalankan untuk mengungkapkan kasus yang menimpa kami dulu waktu konflik," ujar Agus.

Sementara itu Wakil Ketua DPRA, Dalimi, saat menemui rombongan masyarakat korban konflik ini mengatakan, dia berkewajiban memastikan mengapa mereka tidak kunjung mendapatkan jatah rumah. "Ini harus diselesaikan, dinas terkait harus memberikan penjelasan mengapa mereka tidak dapat rumah," kata Dalimi.

Dalimi menambahkan, setelah selesai rapat paripurna dalam waktu dekat ini, dia akan duduk dengan pimpinan untuk membahas persoalan tersebut hingga tuntas. Sebab, 156 KK tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Sekda.

"Makanya harus pertanyakan masalah ini, mereka harus bertanggung jawab. Makanya saya pelajari dulu ini berkas, saya belum baca," tutup Dalimi. [ary]

Topik berita Terkait:
  1. Konflik Aceh
  2. Banda Aceh
  3. Demo
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini