Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi mendorong pemerintah segera merealisasikan jalur Puncak 2. Jalur Puncak 2 diyakini mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur Puncak Ciawi, Cisarua, Cipanas, Bogor.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mulyadi menyerahkan sebundal dokumen pembangunan Puncak 2, Senin (2/12).

Mulyadi mengatakan, jalur Puncak menjadi amat menakutkan bagi warga Ciawi, Cisarua dan Cipanas ketika masuk musim Natal dan Tahun Baru. Jalur ini menjadi amat padat.

Warga Cisarua dan sekitarnya harus melalui jalan tikus yang rusak dan berbahaya untuk beraktivitas akibat padatnya jalur Puncak I.

"Mereka terisolir karena lubernya jalur Puncak, akhirnya masuk wilayah sekitar puncak sementara jalannya sangat-sangat tidak representatif," kata Mulyadi.

Selamatkan dan Bantu Jutaan Orang

Sehingga, anggota Dewan Pembina Gerindra ini mendorong agar pemerintah membantu Pemda Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar untuk membangun Puncak 2. Biaya pembangunan proyek itu ditaksir mencapai Rp1,25 triliun.

"Padahal jalur Puncak 2 ini hanya 39 km dan 60 persen lahan sudah dipersiapkan oleh warga. Saya berharap periode ini pemerintah hadir," jelas Mulyadi.

Dengan jalur Puncak 2, beban kendaraan di Jalur Puncak I akan terbagi. Bagi pengendara dengan tujuan Cianjur, Bandung, dan Sukabumi bisa melalui jalur Puncak 2. Sedangkan jalur Ciawi, Cisarua hanya untuk para pengendara yang memang memiliki tujuan ke kawasan Puncak Bogor.

Jalur ini meliputi, Kecamatan Babakan Madang, Citeureup, Sukamakmur di Kabupaten Bogor. Kemudian, Kecamatan Cipanas, Pacet di Cianjur. Projek ini juga melintasi 16 desa di Kabupaten Bogor dan Cianjur.

Mulyadi meyakini, jalur Puncak 2 sudah disetujui dan didorong baik dari Kabupaten Bogor sampai Provinsi Jawa Barat. Dia yakin projek ini sangat berfaedah baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan rakyat.

"39 Km menyelamatkan dan membantu jutaan orang, bukan saja jalur lintasan, tapi juga untuk meningkatkan destinasi wisata," jelas Mulyadi.

Masih Disurvei

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menilai pembangunan jalan baru mutlak dilakukan sebagai solusi mengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor.

Pembangunan jalan baru yang dimaksud Budi yakni Jalur Poros Tengah Timur atau lebih dikenal Puncak II. Sebagai solusi jangka panjang dalam upaya memecahkan masalah kemacetan di kawasan Puncak.

"Jalan keluar terbaik untuk memecahkan persoalan di Puncak adalah pembangunan jalan baru. Mana yang memungkinkan antara Puncak I atau Puncak II. Sekarang baru disurvei," kata Budi usai uji coba sistem 2-1 di Puncak, Minggu (27/10).

Nantinya hasil survei akan menjadi semacam kajian dan menjadi pedoman bagi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merealisasikan pembangunan.

Berharap 2020 Dibangun

Bupati Bogor, Ade Yasin pun terus melakukan lobi dengan pemerintah pusat agar bersedia membangun infrastruktur jalan di Poros Tengah Timur. Dia juga berharap kajian yang dilakukan seperti diungkapkan Budi Setiyadi segera selesai dan pembangunan dimulai tahun 2020.

"Saya dengan di Kementerian PUPR sudah masuk program pembangunan. Mudah-mudahan bisa masuk tahun depan dan segera dibangun. Pemkab Bogor sifatnya mendorong saja agar segera terealisasi," kata Ade.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mewanti-wanti pemerintah pusat agar tidak menjadikan Poros Tengah Timur ini sebagai jalan bebas hambatan (tol). Menurutnya, hal itu tidak akan bisa membangkitkan perekonomian warga sekitar.

"Tujuan awalnya pembukaan Poros Tengah Timur itu selain memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, tapi juga untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat di sekitar jalan. Membangkitkan perekonomian dan meningkatkan aksesbilitas warga," tegas Rudy.