Merdeka.com - Seorang warga Bandung, Sri Royani, merasa tidak terima dengan wewenang Kepolisian dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dia menilai wewenang ini digunakan dengan seenaknya oleh penyidik kepolisian.

Hal ini terkait dengan kasus penipuan yang dia laporkan ke Polda Jawa Barat yang terhenti karena dikeluarkan SP3. Menurut dia, SP3 itu dikeluarkan karena penyidik memiliki kedekatan dengan terlapor dan penyidik sudah dinyatakan bersalah oleh Propam, tetapi laporannya tidak dapat dibuka kembali.

"Kenapa kasus saya yang sudah di-SP3 tidak bisa dibuka kembali? Mereka menjawab Propam tidak bisa intervensi teknis yuridis kasusnya. Kenapa tidak sekalian dibuka kasusnya karena penyidik sudah jelas telah melanggar kode etik," ujar Sri dalam sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan uji materi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/4).

Atas dasar itu, Sri mengajukan permohonan uji materi Pasal 35 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ke MK. Pasal ini memuat ketentuan pelanggaran kode etik profesi kepolisian diselesaikan oleh Komisi Etik Kepolisian.

Sri menilai pemberlakuan pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dia. Sehingga, Sri kemudian menyatakan pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan meminta MK membatalkan pasal tersebut.

"Meminta MK menyatakan Pasal 35 UU Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," pinta Sri kepada MK.

Terkait permohonan ini, Hakim Konstitusi Anwar Usman menilai pemohon perlu melakukan perbaikan. Sebab, pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusionalnya yang dilanggar tetapi lebih banyak mengajukan kasus konkret.

"Petitumnya juga tidak ada pertentangan antara kewenangan Komite Etik untuk masuk pokok perkara dan norma yang diuji minta dibatalkan, ini ada kontradiksi, agar diperhatikan," kata Anwar Usman.