Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa netralitas ASN dalam pemilu merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar. ASN yang tidak netral akan mengganggu stabilitas dan menghambat tercapainya target-target kinerja pemerintah.

"Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Meski begitu, Ma'ruf tidak mempermasalahkan kebijakan Kemendagri dan KPU yang membolehkan ASN menjadi panitia penyelenggara pemilu 2024. Sebab, ada alasan keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia Pemilu, seperti daerah terdepan , terpencil, tertinggal.

"Keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc (sementara)," terangnya.

Selain itu, kata Ma'ruf, azas netralitas juga mengikat panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia Pemilu akan tetap terjaga kewajiban netralitasnya.

"Sebagai penyelenggara (Pemilu) kan memang harus netral. Jadi kalau (menjadi) penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netral, dan sifatnya juga ad hoc nanti selesai dia kembali menjadi ASN," katanya.