Wapres Minta Kemampuan TNI Terus Ditingkatkan Atasi Ancaman Militer hingga Hibrida
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menghadiri penutupan konferensi nasional sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) abad ke-21 di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jumat (18/6). Dalam sambutannya, Ma'ruf berharap pengembangan TNI sebagai komponen utama harus terus diupayakan.
"Tujuannya agar siap dikerahkan setiap saat baik untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, maupun ancaman hibrida," kata Ma'ruf di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jumat (18/6).
Dia juga berharap target pemenuhan MEF (minimum essential force) yang merupakan basis kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista terus diupayakan. Sehingga secara paralel dukungan profesionalisme dan sumber daya manusia unggul TNI-Polri menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.
"Dukungan profesionalisme dan sumber daya manusia unggul TNI-Polri, menjadi kata kunci dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan negara," bebernya.
Ma'ruf mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Regulasi tersebut memberikan dukungan terhadap pemenuhan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
Ma'ruf berharap komponen cadangan dan komponen pendukung yang terdiri atas aspek SDM, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasionalperlu dipersiapkan sejak dini. Tujuannya, untuk memudahkan apabila suatu saat diperlukan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan TNI sebagai komponen utama yang menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat.
"Terutama dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme," jelas Ma'ruf.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaIntip Kesiapan TNI Amankan Pemilu 2024, Petakan Daerah Rawan Bencana Sampai Konflik
“Jadi kita mengecek kesiapan yang harus dilakukan oleh prajurit tentunya didukung oleh perlengkapan yang memadai,” ujar Panglima TNI
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga
TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaAturan Bea Cukai soal Pelaporan Barang Bawaan ke Luar Negeri Bikin Gaduh, Sri Mulyani Beri Tanggapan Begini
Perlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya