Follow
Wapres Minta DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Merdeka.com - Wapres Ma'ruf Amin meminta DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi undang-undang. Ma'ruf Amin menuturkan, RUU itu merupakan inisiatif pemerintah untuk menekan kasus korupsi.
"Kita harapkan DPR segera merespons dan membahas (RUU Perampasan Aset) supaya bisa menjadi undang-undang," kata Ma'ruf Amin di Universitas Alma Atta, Kabupaten Bantul, DIY, Senin (24/10).
Menurut Ma'ruf Amin, RUU Perampasan Aset juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. "Ini (RUU Perampasan Aset) inisiatif pemerintah. Ini saya kira sudah memenuhi tuntutan publik, keinginan masyarakat dan pemerintah sudah melakukan inisiatif," ungkap Ma'ruf Amin.
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini pernah diajukan ke DPR pada tahun 2021, namun tak kunjung dibahas. Di tahun 2022, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini kembali diajukan pemerintah melalui Kemenkumham, hingga akhir tahun 2022 belum ada kepastian terkait pengesahannya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April
Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca Selengkapnya