Wapres Ma'ruf Minta Insinerator Limbah Covid-19 Berstandar Nasional
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menginginkan alat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat COVID-19 memiliki standar nasional. Sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
"Saya sarankan untuk standar mutu insinerator supaya berkomunikasi atau berkoordinasi dengan KLHK dan BRIN supaya memperoleh standarisasi. Untuk membantu pemerintah juga kita rekomendasikan supaya berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat, BNPB, dan juga di daerah," kata Wapres.
Hal itu disampaikan Wapres saat beraudiensi dengan Asosiasi Produsen Insinerator Indonesia (APII) terkait penguatan mutu insinerator, Senin (30/8).
Wapres menambahkan, pengelolaan limbah B3 infeksius Covid-19 menjadi bagian dari upaya penanganan pandemi oleh pemerintah. Penanganan limbah tersebut harus dilakukan dengan tepat agar tidak berpotensi menjadi sumber penularan baru Covid-19.
"Pemerintah sedang mulai menggarap masalah penanganan limbah Covid-19 ini. Saya menyambut baik inisiatif APII untuk membantu mempercepat proses penanganan limbah B3 yang memang sekarang sedang diperlukan," jelas Ma'ruf.
Dia menambahkan, banyak daerah mengalami kendala dalam penanganan Covid-19 karena masih fokus dalam mengendalikan penularan kasus COVID-19.
"Hasil pertemuan saya dengan beberapa provinsi memang banyak provinsi yang belum menyentuh masalah limbah ini. Padahal semakin hari limbah ini semakin besar," kata Wapres.
APII merupakan asosiasi bagi para produsen insinerator di Indonesia untuk menangani limbah medis infeksius. Ketua APII, Rudy Indra Wardhana, mengatakan produk insinerator dari APII dapat mengolah limbah secara efektif dan ramah lingkungan.
"Berkenaan dengan program Pemerintah untuk mengatasi limbah Covid-19 yang cukup banyak dan tidak bisa dibuang sembarangan, maka alat insinerator ini sangat efektif karena bisa membakar (limbah) tanpa menimbulkan asap yang mencemari lingkungan," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Penumpang Pesawat di Bandara Diimbau untuk Pakai Masker
Bandara sebagai pintu masuk pertama perlu melakukan persiapan terkait mitigasi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Meningkat, Penumpang Kereta Api Wajib Pakai Masker
Imbauan ini seiring meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Tanggapi Candaan Zulhas Kaitkan Salat dengan Pilpres 2024: Jangan Kayak Anak-Anak
Wapres Maruf Amin menyinggung candaan Ketum PAN Zulkifli Hasan soal salat dikaitkan dengan dukungan ke Prabowo bentuk kekanak-kanakan.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaCurhat Pengusaha Minuman Ringan Makin Terpuruk: Kondisi Industri Ini Sangat Menyedihkan
Selama masa pandemi pada 2020-2021 merupakan masa-masa sulit bagi industri minuman di dalam negeri.
Baca Selengkapnya