Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti adanya respon terlambat pada sektor hukum dalam pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 melalui konferensi video, Selasa (12/10).

"Berdasarkan pengalaman selama ini respon kita di bidang hukum sering kali terlambat mengantisipasi terhadap tuntutan situasi yang berkembang secara cepat, termasuk situasi kedaruratan," katanya.

Sebab itu Ma'ruf Amin meminta kementerian Hukum dan HAM, untuk dapat mengadopsi konsep rukhsah atau kedaruratan dalam perundang-undangan yang terkait. Sehingga legislasi dan regulasi lebih antisipatif dan lebih siap dalam menghadapi suatu situasi krisis di masa yang akan datang.

"Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, kiranya dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi konsep rukhsah," bebernya.

Tidak hanya itu dia juga berharap agar Kemenkumham dapat lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu prioritas kita dalam hal ini adalah mendorong agar para pelaku usaha terutama UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja secara signifikan.

"Sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang dalam era disrupsi dan kompetisi yang makin ketat saat ini dan ke depan," pungkasnya.