Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi sinis pernyataan Wapres Boediono soal pengaturan azan. Sebagai seorang wapres, Boediono semestinya tak mengurusi masalah azan.

"Mending urusin rakyat, masa wapres urusin azan," kata Ketua DPP PPP, Muhammad Arwani Thomafi, kepada merdeka.com, Jumat (27/4).

Sekretaris Fraksi PPP ini menilai, pernyataan tersebut semestinya tidak keluar dari seorang wapres.

"Urusan wapres banyak yang lebih penting, misal ekonomi kerakyatan, masa ngurusin azan," kata dia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, kerasnya suara azan tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, sekeras-kerasnya suara azan bertujuan untuk mengumumkan waktu salat kepada umat.

"Enggak ada masalah (suara azan keras) asal disiarkan tepat pada waktunya. Ya sekeras-kerasnya suara azan asal pada waktunya tidak masalah," kata Ketua MUI Amidan.

Seperti diketahui, Wapres Boediono meminta agar suara azan diatur. Hal itu diungkapkan wapres saat membuka acara Muktamar VI Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

"Dewan Masjid Indonesia kiranya juga dapat mulai membahas, umpamanya, tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid-masjid. Kita semua sangat memahami bahwa azan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban salatnya. Namun demikian,apa yang saya rasakan barangkali juga dirasakan oleh orang lain," ujar Boediono dalam sambutannya, Jumat (27/4).

"Suara azan yang terdengar sayup-sayup dari jauh terasa lebih merasuk ke sanubari kita dibanding suara yang terlalu keras, menyentak, dan terlalu dekat ke telinga kita," tambahnya.

Boediono juga berpesan agar masjid dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana ibadah, namun juga dapat dijadikan sarana pendidikan, baik pendidikan Alquran maupun pendidikan dasar formal seperti TK, SD, dan SMP.