Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK soal Gatot ditolak ke AS: Yang penting mereka sudah minta maaf

Wapres JK soal Gatot ditolak ke AS: Yang penting mereka sudah minta maaf Jusuf Kalla di One World Trade Center. ©2017 Tim Media Wapres

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara mengenai penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia tak ingin memperpanjang polemik tersebut karena pemerintah AS sudah meminta maaf.

"Yang penting mereka sudah minta maaf, menyesalkan kejadian itu dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir," ungkap Wapres JK di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (24/10).

JK juga tak ingin berspekulasi penyebab adanya pelarangan terhadap kunjungan Panglima TNI ke AS. Sebab, hingga saat ini, pemerintah AS belum memberikan klarifikasi soal kejadian itu.

"Mungkin ada masalah apa, ya mungkin masalah administratif atau apakah, macam-macam," ucap Wapres sambil tersenyum.

Meski begitu, JK menyarankan, Panglima TNI tidak perlu hadir memenuhi undangan dari AS tersebut. "Tentu kita merasa perlu untuk kali ini tidak memenuhi undangan karena sudah ada kejadian itu," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi kembali menegaskan bahwa dirinya sudah memanggil wakil duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee. Pertemuan itu berlangsung di Kementerian Luar Negeri pada Senin (23/10) pukul 07.45 WIB.

"Mereka (menyatakan) regret and apology (penyesalan dan permintaan maaf) terhadap situasi yang terjadi, yang menyebabkan ketidak nyamanan ini," ungkap Retno.

Pihak kedutaan AS juga menyampaikan bahwa mereka sudah mencabut larangan tersebut. Saat ini, Gatot Nurmantyo dan rombongan sudah bisa melanjutkan kunjungan ke AS.

"Jadi mereka bilang kami sangat menyambut baik kunjungan dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun dan terdapat keinginan dari Jenderal Danford untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI," bebernya.

Retno juga menuturkan, kedutaan AS melihat bahwa hubungan Indonesia-AS masih dalam kondisi baik. Indonesia juga dianggap sebagai negara yang penting bagi AS.

"Tetapi kita sampaikan [kepada kedutaan AS] kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak saat melakukan kunjungan ke AS. Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan, Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim oleh Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Durford, Jr dan kemudian Jenderal TNI Gatot Nutmantyo membalas surat tersebut dan mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.

"Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut, karena menghormati Jenderal Joseph F Durford, Jr. yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo," kata Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (22/10).

Guna menghadiri undangan tersebut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta istri dan delegasi mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan. Kemudian pada Sabtu 21 Oktober 2017, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates.

"Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection," tutur Mayjen TNI Wuryanto.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya

Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya

Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.

Baca Selengkapnya
JK Sentil Prabowo soal Data Pertahanan Dirahasiakan: You Beli 2 Pesawat, Amerika dan Eropa Tahu

JK Sentil Prabowo soal Data Pertahanan Dirahasiakan: You Beli 2 Pesawat, Amerika dan Eropa Tahu

Jusuf Kalla (JK) menyentil Prabowo Subianto saat menolak membuka data pertahanan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004

JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004

Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

Istana menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Mendagri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung

Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung

lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.

Baca Selengkapnya