Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK sebut kemajuan di Jakarta tidak diimbangi dengan infrastruktur

Wapres JK sebut kemajuan di Jakarta tidak diimbangi dengan infrastruktur Wapres Jusuf Kalla. ©2015 Merdeka.com/Dok JK

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka lokakarya pembangunan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/8). Dalam sambutannya, JK menjelaskan infrastruktur penting bagi pembangunan negara.

"Masalah infrastruktur di Indonesia tentu masalah yang sangat penting. Tetapi infrastruktur itu di mana pun penting. Di Amerika pun terjadi kelesuhan ekonomi maka yang dibangun infrastruktur," kata JK saat membuka lokakarya.

Dia memberikan contoh kemacetan Jakarta yang tidak diimbangi dengan infrastruktur. Menurut dia kemacetan adalah bentuk dari kemajuan negara tetapi hal tersebut tidak diimbangi.

"Di negara-negara kita yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan serta ciri-cirinya di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan tetapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur itu contoh paling sederhana," papar JK.

Kemudian, JK juga meminta pihak swasta juga bisa membantu infrastruktur di Indonesia. Dia meminta pihak swasta tidak tebang pilih dalam memilih proyek.

"Sehingga swasta harus ikut serta," kata JK

Selanjutnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan acara tersebut diharap dapat mencari pola pembiayaan. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih baik.

"Agar bisa menemukan pola pembiayaan yang baru sifatnya PPP ataupun semacam itu yang tak membebani APBN dan mendapat masukan dari berbagai stakeholder dari berbagai bidang, baik peraturan, bentuk kelembagaan ataupun penerapannya supaya efektif," ungkap Sri.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.

Baca Selengkapnya
Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru

Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru

Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI

Baca Selengkapnya
Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini

Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini

Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Kritik Jokowi Lebih Banyak Bangun Jalan Tol Ketimbang Jalan Umum, Pemerintah Respons Begini

Anies Kritik Jokowi Lebih Banyak Bangun Jalan Tol Ketimbang Jalan Umum, Pemerintah Respons Begini

Capres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye

Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye

Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Baca Selengkapnya
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

Baca Selengkapnya