Wapres JK sebut bupati harus ditangkap bila dicurigai pakai narkoba
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan para pejabat daerah harus ditangkap bila memang dicurigai memakai narkoba. Ini menyusul adanya penangkapan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi yang tertangkap Badan Nasional Narkotika (BNN), Minggu (13/3) lalu.
"Ya bupati, pejabat, orang biasa kalau memang ada kecurigaannya harus ditangkap," kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/3).
Ahmad Wazir diciduk BNN saat memakai barang haram di rumah eks Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya. Menurut JK, sesuai aturan maka Wazir harus diberhentikan tidak hormat dari jabatannya. "Ya ada aturannya," tandasnya.
Seperti diketahui, Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi atau kerap disapa Novi, pada Minggu (13/3) malam ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Ternyata, mereka juga membekuk empat orang lain, dalam penggerebekan di rumah eks Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya.
Dua di antaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kepala BNN Provinsi Sumsel, Brigjen Pol Iswandi Hari mengatakan, keempat pelaku selain Bupati Ogan Ilir adalah berinisial MD dan FR (swasta), JN (PNS di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang), dan DA (PNS Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu Timur). Semuanya positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine dilakukan usai penggerebekan.
"Pelakunya ada lima, satu Bupati Ogan Ilir, dua PNS, dan dua lagi swasta. Semuanya positif (pakai narkoba)," kata Iswandi, Senin (14/3).
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Warga Kampung Bayam Dipolisikan Jakpro, Anies Minta Negara Tidak Zalim
Anies menyebut Kampung Susun Bayam merupakan kewajiban negara kepada warganya.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Ingatkan Bahaya Sebar Hoaks Pemilu: Hidup Sudah Susah, Fitnah Orang Ditangkap Polisi
Dia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaWapres Sebut 4 Menteri Wajib Penuhi Undangan MK di Sidang Sengketa Pemilu
Menurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Diperiksa Propam Buntut 16 Tahanan Kabur
Sejumlah tahanan yang kabur sudah ditangkap kembali.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaMarak Tawuran Remaja saat Ramadan, Polisi Tegaskan Proses Hukum Pelaku hingga Provokator di Medsos
Pelaku tawuran dipastikan akan ditindak secara tegas, bahkan mereka yang diamankan akan diberi sanksi tambahan berupa pencabutan bantuan sosial biaya pendidikan
Baca Selengkapnya8 Jembatan Gantung Putus Akibat Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara
Bencana ini merendam 6 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sejak Rabu 10 Januari 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaTegakkan Keadilan, Kementerian ATR/BPN Serahkan Kembali Sertipikat Tanah Keluarga Nirina Zubir
Sertipikat tersebut diserahkan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (13/02/2024).
Baca Selengkapnya