Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Salah satunya pembalakan dan pembabatan hutan secara besar-besaran. Sebab itu, pemerintah daerah harus tegas mengatasi sistem perizinan.

"Sehingga apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali," kata JK dalam acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

JK mengingatkan, jika bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Samarinda dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Wapres meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar untuk kembali melibatkan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan hutan dan lahan.

"Karena itulah saya mengharapkan Menteri KLHK untuk kembali melibatkan masyarakat dalam memperbaiki lahan itu. Karena pemerintah saja pasti tidak sanggup sebagaimana pengalaman-pengalaman yang ada," ungkap JK.

JK melihat faktor ekonomi juga harus jadi bagian utama dalam upaya meminimalisir kerusakan lingkungan. Apalagi selama ini oajak yang diterima dari pengusaha tambang tidak sebanding dengan kerusakan yang dirasakan.

"Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua," ungkap JK.