Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK dorong percepatan negosiasi kode etik Laut China Selatan

Wapres JK dorong percepatan negosiasi kode etik Laut China Selatan Jusuf Kalla terima kunjungan menlu Kamboja. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn. Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla mendorong untuk percepatan negosiasi draf kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan (LCS) antara ASEAN dan China.

"Jadi disampaikan Menlu dan didorong juga Bapak Wakil Presiden terkait perlunya dipercepat proses penyelesaian CoC untuk di Laut China Selatan," kata Wakil Menteri Dalam Negeri AM Fachir di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (2/1).

Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn sepakat untuk mendorong percepatan negosiasi draf kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan (LCS) antara ASEAN dan China.

"Terkait menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, saya bersama Menlu Sokhonn menekankan bahwa momentum positif yang telah dicapai di kawasan seiring dengan disepakatinya kerangka CoC LCS Agustus lalu bisa terus berlanjut,” ucap Retno dalam rilisnya.

Retno juga mengatakan akan menantikan negosiasi draf CoC yang dijadwalkan berlangsung Maret 2018. Agar kata dia segera dirampungkan.

Tidak hanya Retno, Sokhonn juga berharap bahwa kode etik Laut China Selatan bisa segera disahkan dan diterapkan. Dia mengatakan kode etik tersebut penting lantaran untuk pedoman bagi negara-negara terkait untuk bersikap mengenai wilayah perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan terbesar di dunia itu.

"Indonesia dan Kamboja memiliki pandangan yang sama mengenai isu di kawasan terutama masalah CoC LCS. ASEAN-China sudah bisa menyepakati kerangka CoC itu dan kini negosiasi draf COC diharapkan bisa cepat selesai—sama seperti yang Retno katakan,"ujar Sokhonn.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ke Filipina, Jokowi Bertemu Presiden Marcos Bahas Konflik Laut China Selatan

Ke Filipina, Jokowi Bertemu Presiden Marcos Bahas Konflik Laut China Selatan

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.

Baca Selengkapnya
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
Soal Konflik Laut China Selatan, Anies Soroti Ganjar Tak Singgung ASEAN

Soal Konflik Laut China Selatan, Anies Soroti Ganjar Tak Singgung ASEAN

Tema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.

Baca Selengkapnya
VIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!

VIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!

Jusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya