Wapres JK dorong percepatan negosiasi kode etik Laut China Selatan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn. Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla mendorong untuk percepatan negosiasi draf kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan (LCS) antara ASEAN dan China.
"Jadi disampaikan Menlu dan didorong juga Bapak Wakil Presiden terkait perlunya dipercepat proses penyelesaian CoC untuk di Laut China Selatan," kata Wakil Menteri Dalam Negeri AM Fachir di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (2/1).
Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn sepakat untuk mendorong percepatan negosiasi draf kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan (LCS) antara ASEAN dan China.
"Terkait menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, saya bersama Menlu Sokhonn menekankan bahwa momentum positif yang telah dicapai di kawasan seiring dengan disepakatinya kerangka CoC LCS Agustus lalu bisa terus berlanjut,” ucap Retno dalam rilisnya.
Retno juga mengatakan akan menantikan negosiasi draf CoC yang dijadwalkan berlangsung Maret 2018. Agar kata dia segera dirampungkan.
Tidak hanya Retno, Sokhonn juga berharap bahwa kode etik Laut China Selatan bisa segera disahkan dan diterapkan. Dia mengatakan kode etik tersebut penting lantaran untuk pedoman bagi negara-negara terkait untuk bersikap mengenai wilayah perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan terbesar di dunia itu.
"Indonesia dan Kamboja memiliki pandangan yang sama mengenai isu di kawasan terutama masalah CoC LCS. ASEAN-China sudah bisa menyepakati kerangka CoC itu dan kini negosiasi draf COC diharapkan bisa cepat selesai—sama seperti yang Retno katakan,"ujar Sokhonn.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ke Filipina, Jokowi Bertemu Presiden Marcos Bahas Konflik Laut China Selatan
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaSoal Konflik Laut China Selatan, Anies Soroti Ganjar Tak Singgung ASEAN
Tema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaRespons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaVIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!
Jusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya