Wapres JK Bantah UU ITE Disalahgunakan Buat Kepentingan kekuasaan

Rabu, 6 Februari 2019 15:37 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Wapres JK Bantah UU ITE Disalahgunakan Buat Kepentingan kekuasaan Wawancara Jusuf Kalla oleh KLY. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis pernyataan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Dia menilai siapa saja bisa terjerat UU ITE.

"Saya kira tidak juga. Buktinya ada orang dengan orang, jadi kapan kekuasaan? Justru ada orang merasa dirinya dikena dia bisa melapor dan sama-sama bukan pemerintah. Bukan kekuasaan," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (6/2).

Dia menjelaskan hakim yang akan menafsirkan apakah pasal tersebut adalah pasal karet. Karenanya, JK percaya hakim bijaksana dalam kasus terkait UU ITE.

"Dan aparat hukumlah karena yang begitu sulit. Mesti penafsirannya harus yang tepat, orang yang merasa tidak salah pasti mengatakan karet tapi orang yang melaporkan ya benar. Jadi ada saja masing-masing maka hakim yang arif menentukan," papar JK.

Sebelumnya Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Undang-Undang Indivasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Dia menilai siapa saja bisa terjerat UU ITE. Karena itu pihaknya meminta agar pemerintah merevisi UU tersebut.

"UU ITE ini menjadi perhatian khusus Prabowo-Sandi untuk direvisi karena korban utama UU ITE adalah masyarakat awam," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/2).

Menurutnya, penilaian itu bukan tanpa bukti. Mayoritas korban UU ITE yang berujung pada pidana adalah masyarakat awam dan kalangan para aktivis. Sementara, pelapornya merupakan kaum mayoritas yang mana adalah pejabat negara.

"Jadi pejabat publik yang kemudian merasa martabatnya terganggu dengan kritik, bisa menggunakan UU ini untuk menjerat siapa pun. Data kita lebih dari 35 persen pelapor UU ITE itu adalah pejabat negara. Ini sinyal sederhana bahwa UU ITE menjadi alat buat pejabat negara membungkam kritik. Artinya sebagian besar pejabat kita punya kecenderungan antikritik," ungkapnya.

Dahnil menilai, sejak disahkan pada 2008, UU ITE banyak disalahgunakan dan banyak memakan korban saat Jokowi mulai memerintah dan menjadi kepala negara pada 2014.

"Puncaknya adalah tahun 2016 ada 84 kasus dan tahun 2017 ada 51 kasus. Jadi, komitmen kita adalah merevisi UU ITE. Kita ingin stop pembungkaman publik, dan kriminalisasi," ucapnya. [dan]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini