Wapres: Birokrat berpolitik itu merepotkan

Merdeka.com - Wakil Presiden Boediono memberikan pembekalan pada peserta Lemhanas. Dalam pidatonya, Boediono menyebut perlu ada kemandirian dalam sistem birokrasi di Indonesia yang bergerak secara otomatis agar berjalan kuat tanpa kendali pemimpin politik berikutnya.

Selain itu, kata Boediono dibutuhkan juga manajemen yang akuntabel dan transparan. Sehingga, meski terjadi perubahan kepemimpinan, pelayanan tetap berjalan secara maksimal kepada masyarakat.

"Kebijakan itu bisa berubah, tapi pelayanan tetap bisa berjalan dengan kemandirian birokrasi, kecuali kalau birokrat itu sendiri ikut berpolitik itu merepotkan. Birokrasi adalah alat untuk menjalankan kepentingan umum, bukan perorangan," kata Boediono saat memberi pembekalan pada peserta PPSA XVIII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Wakil Presiden, Senin (24/9).

Mengutip Charles Dickens atas karyanya berjudul 'a Tale Two Nation', dia memberikan gambaran tentang pelajaran dari sejarah kepemimpinan masa lalu. Yakni, perbandingan pengalaman Jerman dan Indonesia dalam menempuh proses demokratisasi.

Perubahan Jerman dari bentuk kekaisaran menjadi republik ditempuh dalam situasi sulit ketika negeri itu baru kalah perang pasca Perang Dunia I. Namun Republik Weimar ini justru mengalami penolakan dari warga karena tidak ada sasaran bersama yang disepakati sebagai konsensus, perekonomian dalam negeri yang sangat buruk pasca kalah perang, disertai resesi global di akhir 1920-an yang melemahkan seluruh dunia.

"Setelah kalah habis-habisan, Jerman mulai membangun kembali demokrasi dan sistem kenegaraannya. Kini Jerman menjadi negara demokratis yang makmur dan sangat solid. Dalam situasi ekonomi Eropa yang lemah saat ini sangat terlihat betapa kuatnya Jerman dibanding negara-negara Eropa lainnya," papar Boediono.

Sedangkan Indonesia, pada 1950 hingga 1959 tengah menjalani sistem demokrasi parlementer yang menghasilkan tujuh kabinet. Namun,

seluruh kabinet itu hanya dapat berlangsung selama setahun, bahkan kurang karena parlemen sering menjatuhkan mosi tidak percaya bila tidak disukai.

Kondisi itu menyebabkan Presiden Sukarno menerbitkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 agar tercipta pemerintahan yang stabil. Namun itu pun tidak menunjukkan hasil, sehingga era 1960-an diisi dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk hingga berganti rezim dengan Orde Baru.

Sementara, pemerintahan orde baru berhasil memusatkan perhatian pada ekonomi dan Indonesia mencapai kemajuan yang pesat sepanjang 32 tahun. Tapi ada sisi negatif yang didapat warga, yakni tidak adanya ruang untuk demokrasi, menyatakan pendapat, serta kontrol terhadap pengelolaan negara.

Kekuasaan orde baru berakhir akibat memburuknya situasi ekonomi kawasan Asia pada 1997-1998 dan membuat investor menarik uangnya, ditambah dengan harga padi yang melonjak hingga 2,5 kali dalam setahun akibat kekeringan. Kondisi ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan blanket guarantee, menjamin semua deposito meski banknya ditutup.

"Dari kedua pengalaman itu, kita belajar bahwa demokrasi yang sudah disepakati harus dikonsolidasikan. Yakinlah bahwa tak ada negara yang mau mengulangi lagi eksperimen demokrasi yang mahal. Konsolidasi demokrasi harus dilakukan dengan mengkonsolidasikan berbagai aturan main, bukan sekedar memanfaatkan celah-celahnya demi keuntungan sempit," jelasnya.

Pembekalan PPSA XVIII ini diikuti 77 peserta yang berasal dari TNI (AD, AL, AU), Polri, kementerian/lembaga non kementerian, organisasi profesi, partai politik, perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga keagamaan, dan negara sahabat.