Wantimpres: Tak mungkin presiden gegabah beri grasi terpidana mati
Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa mengatakan sikap Presiden Joko Widodo tegas soal eksekusi mati. Menurutnya, Jokowi tidak akan gegabah memberi grasi bagi terpidana narkoba.
Suharso menilai upaya barter tahanan yang ditawarkan oleh pihak Australia karena 2 warganya tersangkut narkoba sebagai upaya diplomasi. Tetapi, katanya, putusan pengadilan jelas terpidana narkoba dihukum sesuai aturan berlaku.
"Kita memang ada hukuman seumur hidup, tapi ini keputusan pengadilan sesuai aturan hukum sebuah negara, masa mau diintervensi dengan pertukaran tahanan? Proses hukum sudah final, kemudian dari Mahkamah Agung sudah sampai di sana," tuturnya, Jumat (13/3).
"Tidak mungkin presiden gegabah ambil putusan (grasi), dia kepala negara ingin rakyat terlindungi. Kita penduduk 250 juta dan tersebar, penduduk Australia berapa sih? Saya bukan mau melecehkan, tapi dampak ke kita besar," tambahnya.
Suharso menilai bahwa hukuman mati bisa memberikan manfaat kepada penguatan nasionalisme bangsa. Baginya narkoba adalah momok untuk masa depan generasi muda.
"Eksekusi mati itu kan kita bisa lihat dr sisi kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita hari ini ada lost generation. Konon ada hampir 15 juta dari masyarakat Indonesia ini yang sudah terkategorikan sulit disembuhkan dari narkoba. Kemudian ada 50 orang meninggal setiap hari karena itu," jelasnya.
Tidak hanya generasi muda, Suharso menilai kerugian itu dalam sisi lainnya, seperti juga kerugian negara yang jumlah nominalnya tidak sedikit dan banyaknya ancaman dan level bahaya yang sangat tinggi.
"Kemudian juga bisnis itu triliunan rupiah tidak bayar pajak, lalu menguras kekayaan-kekayaan generasi muda, sehingga banyak dirugikan, baik modal, fisik, ekonomi. Mari lihat dari sisi itu tingkat bahaya dan ancamannya," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPesan Megawati: Pilih Ganjar-Mahfud, Paket Komplit dan Sreg di Hati Kita
Pesan Megawati: Pilih Ganjar-Mahfud, Paket Komplit dan Sreg di Hati Kita
Baca SelengkapnyaBagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca Selengkapnya