Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wamen PUPR Minta DPR Papua Tak Berpikir Negatif Kunjungan Jokowi

Wamen PUPR Minta DPR Papua Tak Berpikir Negatif Kunjungan Jokowi Jokowi dan Iriana di Papua. ©2019 BPMI Setpres

Merdeka.com - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengkritik kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua beberapa waktu lalu. Kedatangan Jokowi ke Bumi Cendrawasih itu dinilai tak menyelesaikan persoalan.

Menanggapi itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo meminta DPR Papua berpikir positif soal kunjungan Jokowi. Dia memastikan pemerintah pusat telah berkomitmen menyelesaikan konflik sekaligus pemerataan pembangunan di Papua.

"Jadi saya pikir mari kita lihat sesuatu yang lebih positif lah, jangan negatif thinking lebih banyak," ujar John Wempi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

Menurutnya, persoalan Papua bukan hanya menjadi tanggung jawab Jokowi. Melainkan juga tanggung jawab wakil rakyat di Papua.

"Kalau mereka bicara kan mereka wakil rakyat, mereka kan ikut membantu pemerintah pusat menyelesaikan masalah kan begitu,” kata John Wempi.

"Jadi kalau mereka bilang pak Presiden tidak menyelesaikan, sebenarnya kan mari kita duduk bersama," sambungnya.

Putra asal Papua ini mengklaim Jokowi memberikan atensi lebih kepada Papua. Hal itu ditandai dengan intensnya kedatangan Jokowi ke Papua sejak dilantik sebagai Presiden tahun Oktober 2014.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ganjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP

Ganjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP

PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya