Merdeka.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telah mensertifikasi tanah wakaf sebanyak 207.033 bidang tanah sejak tahun 1977. Namun dari jumlah tersebut, 109.838 bidang tanah disertifikasi pada masa Pak Jokowi.

Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni memberikan penjelasan mengapa percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah ini menjadi fokus program kerja. Dia menyebut banyak aduan yang masuk supaya asset tanah wakaf dan rumah ibadah tersebut memiliki kepastian hukum.

“Ini adalah amat Presiden yang diejawantahkan oleh Pak Menteri Hadi. Terbukti, saat bertugas menjadi Wakil Menteri, saya menerima banyak aduan dari ormas keagamaan. Mereka berharap asset tanahnya bisa terhindar dari mafia tanah,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/11).

Urgensi percepatan mensertifikasi ini menjadi semakin relevan dengan banyaknya tanah wakaf dan rumah ibadah yang tidak memiliki kepastian hukum.

“Misalkan saat saya berkunjung ke PGI Sulsel, mereka memiliki gereja yang sudah 38 tahun belum memiliki sertifikat. Di Pekalongan ada masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1913 belum memiliki sertifikat,” jelas Sekretaris Dewan Pembina PSI itu.

Maka dari itu, Raja mengajak supaya tanah wakaf dan rumah ibadah untuk segera didaftarkan di kantor pertanahan setempat.

“Silakan segera datang ke kantor pertanahan setempat. Insya Allah sekarang prosesnya cepat” ungkapnya.

Dia berkomitmen untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh tanah rumah ibadah, apapun agamanya.

“Rumah ibadah apapun dimana nama Tuhan diagungkan, akan disertifikasi dengan adil tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi,” tutupnya.