Merdeka.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Dzulmi Eldin, menambah catatan panjang pemimpin Kota Medan yang tersangkut korupsi. Seluruh pejabat yang dipilih langsung terjerat masalah rasuah.

Sebelum Eldin, dua Wali Kota terpilih sebelumnya, yakni Rahudman Harahap dan Abdillah, juga tersangkut kasus korupsi. Selain itu terdapat pula seorang Wakil Wali Kota, yakni Ramli Lubis yang masuk bui karena perkara penyelewengan uang negara.

Rahudman yang kasusnya ditangani Kejaksaan, dihukum Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan pada 2004- 2005, saat dia bertugas sebagai penjabat sekretaris daerah di kabupaten itu. Dia dikirim ke Lapas Tanjung Gusta pada awal 2015.

Pada 2008, KPK menahan Wali Kota Medan Abdillah. Dia kemudian divonis empat tahun penjara terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan APBD Kota Medan 2002-2006.

Di saat hampir bersamaan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis yang ketika itu berseberangan dengan Abdillah juga diringkus KPK. Dia terjerat perkara sama dan dihukum penjara selama 4 tahun.

Selepas menjalani hukuman dalam perkara yang ditangani KPK, Ramli juga dijerat kejaksaan dengan perkara ruislag Kebun Binatang Medan. Dia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.

Mereka yang berurusan dengan korupsi seluruhnya hasil pemilihan langsung. Pemilihan terakhir 2015 menjadi yang tersuram. Soalnya, sebelum Eldin tersandung korupsi, rivalnya Ramadhan Pohan justru terjerat kasus penipuan Rp15,3 miliar saat Pilkada berlangsung. Politikus Partai Demokrat itu dikirim ke Lapas Tanjung Gusta pada pekan lalu, untuk menjalani hukuman 3 tahun penjara.

Saat pilkada, Dzulmi Eldin berpasangan dengan Akhyar Nasution diusung PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PKPI, PAN dan PBB. Sementara itu, Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma didukung Partai Demokrat, Gerindra dan Hanura.

Lebih luas lagi, dengan ditangkapnya Dzulmi Eldin, sekurangnya sudah 10 kepala daerah di Sumut yang berurusan dengan KPK.

Sembilan kepala daerah/wakil kepala daerah yang lebih dulu ditangkap atau dijadikan tersangka oleh KPK, yakni Abdillah (Wali Kota Medan), Ramli Lubis (Wakil Wali Kota Medan), Syamsul Arifin (Gubernur Sumut), Hidayat Batubara (Bupati Mandailing Natal), Raja Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumut), OK Arya Zulkarnain (Bupati Batubara), dan Pangonal Harahap (Bupati Labuhan Batu) dan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu.

Berikut rincian penangkapan atau penahanan pejabat di Sumut oleh KPK:

Abdillah ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka pada 2 Januari 2008.

Keesokan harinya, 3 Januari 2008, KPK menangkap Wakil Wali Kota, Ramli Lubis, di Kantor Wali Kota Medan. Dia menjadi tersangka dalam kasus yang sama dengan Abdillah.

Jumat, 22 Oktober 2010, Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, ditahan KPK. Dia dipenjarakan dalam perkara korupsi penyalahgunaan APBD Langkat 2000-2007.

Rabu, 15 Mei 2015, Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara diringkus KPK. Dia ditangkap sehari setelah OTT yang dilakukan KPK terkait suap proyek Dinas PU di rumahnya di Medan.

Senin, 6 Oktober 2014, Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeng ditahan KPK. Dia dipenjarakan terkait kasus penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Senin, 3 Agustus 2015, Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, ditahan KPK. Dia dimasukkan dalam tahanan setelah diperiksa sebagai tersangka pemberi suap pada OTT hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan. Kasusnya kemudian berkembang dan Gatot kembali dijerat dalam kasus penyuapan kepada puluhan anggota DPRD Sumut. Penyidikan untuk para tersangka lain masih berlangsung hingga saat ini.

Rabu 13 September 2017, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terjaring OTT KPK. Dia menerima suap terkait proyek di daerah itu.

Penangkapan-penangkapan itu ternyata tak membuat para kepala daerah jera. Selasa, 17 Juli 2018, Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap ditangkap dalam OTT KPK di Jakarta dan Labuhan Batu. Dia diduga menerima suap terkait proyek-proyek infrastruktur Labuhan Batu.

Lalu, Minggu (18/11), giliran Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu yang diringkus dalam OTT KPK. OTT itu diduga terkait suap proyek di Dinas PU Pakpak Bharat.

Teranyar, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin terjaring OTT KPK di Medan, Selasa (15/10) malam hinggu Rabu (16/10) dinihari. KPK menyatakan akan segera menetapkan status hukumnya.